Berita Terbaru Dwifungsi Tni Hari Ini

Imparsial: Perpres Prajurit Kawal Jaksa Legalisasi Dwifungsi TNI Ala Orde Baru

Kegagalan untuk memisahkan penegakan hukum (urusan dalam negeri) dan urusan pertahanan adalah langkah nyata membangkitkan dwifungsi TNI itu sendiri

Kejagung Berterimakasih kepada Prabowo

Perpres 66/2025 yang ditetapkan Prabowo pada Rabu (21/5) terdiri dari enam bab. Adapun pelindungan negara melalui TNI terhadap jaksa diatur dalam BAB III.

UU TNI Menjauhkan TNI dari Fungsi Utamanya

Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid terus menyuarakan kekecaewaannya terkait UU TNI. 

Revisi UU TNI Dianggap Upaya Menormalisasi Keterlibatan Militer di Ruang Sipil

Ada langkah yang diambil oleh militer dalam tugas-tugas pengkaryaan di ruang sipil dalam revisi UU TNI

Sudah Sepakat dengan DPR, Koalisi Masyarakat Sipil Tetap Pesimis Soal Revisi UU TNI

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan telah melakukan pertemuan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Komisi I DPR RI untuk membahas revisi UU TNI.

PKB Setujui RUU TNI dengan 6 Syarat

Fraksi PKB DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, persetujuan itu dibarengi dengan enam syarat. 

Revisi UU TNI Segera Disahkan, Menkum Tegaskan Dwifungsi Tak Benar

Penempatan TNI aktif, kata Supratman, hanya di kementerian/lembaga di bidang pertahanan dan keamanan. Sementara untuk jabatan sipil lain, prajurit TNI harus pensiun dini.

Bertemu, Koalisi Masyarakat Sipil dan DPR Sepakat Tolak Kembalinya Dwifungsi TNI

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menjelaskan  koalisi masyarakat sipil dan DPR sepakat untuk menolak lahirnya kembali dwifungsi TNI melalui revisi UU TNI.

IHSG Jebol karena Kinerja APBN Buruk dan Rancangan Dwifungsi TNI

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi hingga 6,12% ke level 6.076. Akibatnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) membekukan sementara perdagangan alias trading halt sistem perdagangan.

RUU TNI Dinilai Beri Ruang Kembalinya Dwi Fungsi TNI

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menegaskan bahwa Revisi Undang-Undang (RUU) TNI memberi ruang kembalinya dwi fungsi TNI dan militerisme.

Perluasan Jabatan Sipil yang Bisa Diisi TNI Aktif Dinilai tidak Tepat

Pemerintah mengusulkan perluasan cakupan jabatan sipil di kementerian dan lembaga yang boleh ditempati prajurit TNI aktif. Semula berjumlah 10, kini diusulkan ditambah menjadi 15.

Menteri Pigai: Ketakutan Publik akan Kembalinya Sistem Otoriter dan Militerisme Hanya Imajinasi Belaka

MENTERI HAM Natalius Pigai menilai kekhawatiran publik akan kembalinya sistem dwi fungsi ABRI dan otoritarianisme dalam pemerintahan Prabowo Subianto, hanyalah imajinasi belaka.

Inilah Usulan 15 Kementerian dan Lembaga yang Boleh Diisi Prajurit Aktif

Pemerintah memperluas cakupan jabatan sipil di kementerian dan lembaga yang boleh ditempati prajurit TNI aktif. Semula berjumlah 10, kini diusulkan ditambah menjadi 15.

Menteri Yusril Tanggapi SBY Soal Kembalinya Dwifungsi TNI

 Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menanggapi narasi kembalinya Dwifungsi TNI yang saat ini menjadi sorotan publik.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting