Berita Terbaru Demokrasi Hari Ini

Terjadi Penggelembungan Suara di 16 Provinsi 83 Kabupaten/Kota se-Indonesia

Feri Amsari mengaku menemukan adanya penggelembungan suara Pemilu 2024 di 16 provinsi dan 83 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Hal itu berdasarkan temuan dari kecuranganpemilu.com.

Elite Politik Paslon 01 dan 03 Diminta Serius Tanggapi Dugaan Kecurangan Pemilu

CEO Political-Research & Consulting, Rio Prayogo mengatakan bahwa ramainya isi dugaan kecurangan pemilu harus direspons serius oleh para elite politik.

Problem Demokrasi dan Tiga Aras Penentu Pemilu 2024

SEJAK masa sebelum kampanye, beberapa kalangan cukup skeptis terhadap jalannya pemilu tahun ini.

Pemilu yang Dikehendaki Konstitusi tak Tercapai, bila hanya Meributkan Angka

PEMILIHAN Umum atau Pemilu 2024 yang masih dalam tahap pengumpulan hasil suara saat ini dinilai hanya meributkan soal angka perolehan suara. Mestinya, pemilu menyoroti berbagai hal

OECD Putuskan Buka Diskusi Aksesi dengan Indonesia

Dewan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia. 

Dinasti Politik dan Nepotisme Jokowi Bertentangan dengan Kedaulatan Rakyat

Aksi Presiden Joko Widodo yang melanggengkan dinasti politik dan nepotisme dalam Pemilu 2024 bertentangan dengan kedauluatan rakyat.

Ganjar Gulirkan Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu, Presiden : Itu Hak Demokrasi

Ganjar mengajak partai koalisi pengusungnya di DPR serta koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggulirkan hak angket atau interpelasi

Perludem: Menutup Sirekap bukan Solusi Atasi Kekacauan Pemilu

Menutup Sirekap bukan solusi tepat untuk meredam kekisruhan yang ada akibat ketidaksinkronan data suara di pemilu 2024. Seharusnya KPU meningkatkan kinerja dan akurasi Sirekap.

Anies: Ketidakjujuran dalam Pemilu 2024 Mengancam Demokrasi

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan keprihatinan terhadap peningkatan ketidakjujuran yang terjadi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Usai Pemilu, OJK Yakinkan Indonesia Tidak Dalam Periode Wait and See

KETUA Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan Indonesia tidak dalam keadaan wait and see seperti yang kerap didengungkan sebelum pelaksanaan Pemilu.

Oposisi Harus Dibangun Pascapemilu

Masyarakat perlu segera membangun kekuatan politik alternatif atau gerakan opisisi yang bisa membayangi jalannya pemerintahan yang akan datang.

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Hasyim Asy'ari Dicopot dari Jabatan Ketua KPU

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mendesak Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari segera dicopot dari jabatannya.

Ratusan Mahasiswa Berdemonstrasi karena Demokrasi Sedang tidak Baik-baik Saja

SEKITAR 200 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Banyumas Raya, Jawa Tengah (Jateng) melakukan demonstrasi (19/2) karena prihatin dengan kondisi demokrasi di Indonesia

Koalisi atau Oposisi, PDIP Masih Fokus Bahas Kecurangan Pemilu

SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan sikap partainya dan partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md masih fokus terhadap indikasi kecurangan Pemilu 2024.

Anies Baswedan Bandingkan Pemilu 2024 dengan Pemilu Orba

Anies Baswedan menekankan pemilihan umum (pemilu) harus dijaga sesuai nilai-nilai demokrasi. Anies menyinggung pemilu era orde baru yang dinilai seperti teater

Dua Kubu Berbeda Unjuk Rasa di Depan Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol Ditutup

SEJUMLAH masyarakat mengadakan aksi unjuk rasa di depan kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Dua ruas jalan Imam Bonjol ditutup sehingga terjadi pengalihan arus lalu lintas.

Polres Simalungun Kerahkan 327 Personel Amankan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu 2024

Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara merupakan salah satu tahapan kritikal dalam rangkaian Pemilu Serentak 2024.

Penyelenggara Pemilu Indonesia Gagal Jaga Integritas, Anfrel Soroti Kasus Paman Gibran

THE Asian Network for Free Elections (Anfrel) merilis laporan mengenai pengamatan ahli terkait penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024 di Indonesia.

Ini Pengertian Politik Gentong Babi dan Alasan tak Boleh Dimaklumi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari mengatakan gentong babi tidak boleh dimaklumi karena merusak demokrasi dan tata pemerintahan yang baik.

Besok, Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Hirup Udara Bebas

Menteri Kehakiman Tawee Sodsong mengatakan awal pekan ini bahwa Thaksin, 74, akan termasuk di antara 930 tahanan yang diberikan pembebasan dini.

Nasionalisme sebagai Genetika Film Indonesia

Politik Jalan Tengah

Negara dari Pinggiran

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia