Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
TRANSPARENCY International Indonesia menyelenggarakan Indonesia Integrity Forum (IIF) 2024 dengan tema Rebuilding Trust, Restoring Hope.
Acara ini berlangsung pada Kamis (10/10) di Jakarta dan didukung oleh tujuh media partner, yaitu Tempo, The Jakarta Post, Katadata, Metro TV, Media Indonesia, Bijak Demokrasi, serta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.
Baca juga : Proses Pembentukan UU Cipta Kerja akan Dituang ke Sebuah Buku
Forum tersebut dihadiri oleh lebih dari 150 peserta yang terdiri dari perwakilan kementerian, kedutaan besar, partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan jurnalis.
Forum ini membahas berbagai isu penting terkait transisi kepemimpinan dan demokrasi di Indonesia. Menurut Transparency International, tahun 2024 merupakan periode penting bagi Indonesia, dengan adanya transisi kepemimpinan di tingkat nasional maupun lokal.
Forum tersebut menekankan bahwa transisi ini harus memperkuat demokrasi Indonesia yang sedang mengalami kemunduran.
Baca juga : Para Tokoh dan Aktivis Tuntut Jokowi Diadili Usai Lengser dari Kekuasaan
Salah satu masalah utama yang disoroti adalah tren pelemahan demokrasi yang kerap terjadi dalam lima tahun terakhir. Transparency International menyebutkan bahwa proses pembentukan undang-undang di Indonesia sering kali diwarnai dengan praktik abusive law making, seperti dalam pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja dan revisi Undang-Undang KPK.
Selain itu, demokrasi Indonesia juga dihadapkan pada masalah kooptasi institusi penegakan hukum oleh partai politik dan lemahnya pendidikan politik di kalangan masyarakat.
Transparency International menggarisbawahi bahwa demokrasi yang sehat harus didukung oleh pemberantasan korupsi dan supremasi hukum. Forum ini menyerukan agar pemerintah dan DPR mengurangi proses legislasi fast track yang berpotensi merusak prinsip demokrasi.
Baca juga : Demokrasi Diyakini Tetap Terjaga meski Tanpa Oposisi
Partai politik juga diharapkan menjalani reformasi untuk menciptakan demokrasi yang lebih substansial dan beradab, serta pendidikan politik bagi masyarakat harus ditingkatkan agar warga negara bisa berperan aktif dalam mempertahankan demokrasi.
Indonesia Integrity Forum 2024 menegaskan bahwa demokrasi tidak bisa diperoleh dengan mudah, melainkan harus terus diperjuangkan.
Transisi kepemimpinan 2024 dianggap sebagai momen penting untuk memperbaiki dan menavigasi kembali masa depan demokrasi di Indonesia. #MIA (RO/Z-10)
BERLIKUNYA perjalanan sejarah TNI yang terus mengambil peran penting dan strategis di negeri ini selalu menarik untuk dibahas. TNI selalu hadir dalam setiap perubahan besar bangsa Indonesia.
Tulisan ini menelusuri dinamika politik Indonesia melalui lensa tiga filsuf Islam: Al-Farabi, Ibn Khaldun, dan Ali Shariati.
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved