Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
HARI Demokrasi Internasional dirayakan setiap 15 September. Peringatan ini memberi kita kesempatan untuk merayakan dan menghargai masyarakat demokratis.
Selain itu, dalam momen ini, kita diajak untuk merenungkan sejarah demokrasi di seluruh dunia, berterima kasih kepada mereka yang memengaruhi perkembangan pemerintahan kita, dan mencari peluang untuk memajukan dan melindungi demokrasi negara kita sendiri.
Demokrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang menjunjung kedaulatan rakyat. Apa yang dilakukan atau dibuat oleh pemerintah harus berdasarkan realitas di dalam masyarakatnya sendiri.
Baca juga : Perlakuan Beda Negara Demokrasi-Kaya Hadapi Protes Iklim
Lantas seperti apa sejarah dan maksud dari Hari Demokrasi Internasional?
Hari Demokrasi Internasional lahir berkat Deklarasi Universal tentang Demokrasi, yang diadopsi pada 15 September 1997 oleh Inter-Parliamentary Union/Persatuan Antar-Parlemen (IPU), yang merupakan organisasi internasional dan parlemen nasional.
Seiring berjalannya waktu , IPU mengusulkan dirayakan pada 15 September untuk memperingati diadopsinya Deklarasi Universal tentang Demokrasi 10 tahun sebelumnya. Perayaan semacam itu pertama kali diadakan tahun 2008.
Baca juga : Parpol Butuh Berbenah untuk Hasilkan Demokrasi yang Sehat
Dilansir dari nationaltoday, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi tahun 2007 yang menetapkan 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional. Tujuannya adalah untuk mempromosikan peran pemerintah dalam menjaga demokrasi terbuka di antara semua negara anggota Piagam PBB dan untuk merayakan nilai demokrasi, yang memberikan warga negara kekuatan untuk membuat keputusan mengenai semua aspek kehidupan mereka.
Dalam upaya untuk mengadvokasi masyarakat demokratis di seluruh dunia, PBB menjalankan berbagai hal termasuk memantau pemilu, bekerja untuk memperkuat lembaga demokrasi dan akuntabilitas, dan membantu negara-negara yang sedang pulih dari konflik untuk membuat konstitusi mereka sendiri.
Dari kelahiran demokrasi di Yunani kuno ribuan tahun lalu hingga saat ini, fondasi masyarakat demokratis adalah kemampuan rakyatnya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan negara mereka. Ini hanya dapat terjadi jika setiap orang diizinkan untuk memilih tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau faktor lainnya yang berarti inklusi dan kesetaraan juga penting bagi keberhasilan masyarakat demokratis.
Dikutip dari laman PBB Indonesia, Hari Demokrasi Internasional adalah kesempatan untuk menegaskan pentingnya menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, kebebasan sipil, dan supremasi hukum; memastikan institusi yang akuntabel; dan melindungi serta memajukan hak asasi manusia. (Z-3)
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
MANTAN Presiden Universitas Harvard, Drew Gilpin Faust, mengajak masyarakat Amerika untuk angkat suara dalam membela nilai-nilai fundamental.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved