Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KETUA Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, kembali dipercaya dan terpilih menjadi Ketua Organisasi Parlemen Asia Tenggara Anti Korupsi atau SEAPAC, untuk masa jabatan 2023-2025.
Fadli Zon yang sebelumnya Ketua SEAPAC kembali terpilih sebagai ketua melalui pertemuan atau sidang (assembly) yang diadakan di Jakarta pada 27-28 Februari 2023.
Sidang ini juga memutuskan struktur organisasi yang baru untuk masa jabatan 2 tahun. Sebagai Ketua terpilih yaitu Dr. Fadli Zon dari Indonesia, Wakil Ketua yaitu Lee Chean Chung dari Malaysia dan Adriano Do Nascimento dari Timor Leste, Sekretaris yaitu Dr. Mardani Ali Sera dari Indonesia, Bendahara terpilih yaitu Putu Supadma Rudana dari Indonesia.
Sidang SEAPAC berbarengan dengan diadakannya Konferensi dan Sidang Umum SEAPAC yang mengusung tema "Aksi Parlemen terhadap Pengawasan Keuangan Politik dan Pemberantasan Green Corruption di Asia Tenggara".
SEAPAC merupakan organisasi regional di Kawasan Asia Tenggara yang menaungi para anggota parlemen yang menjunjung nilai-nilai anti korupsi.
Baca juga: Keuangan Politik yang Tidak Transparan Mengancam Demokrasi
Dalam sidang itu, Indonesia mengusulkan Rencana Aksi Regional SEAPAC untuk tahun 2023, yang akan memprioritaskan penelitian dan advokasi pengetahuan.
SEAPAC akan memberikan lebih banyak produk pengetahuan kepada anggota parlemen, termasuk melalui pengembangan basis data pengetahuan regional tentang isu-isu spesifik.
Harapannya, anggota dari negara yang berbeda dapat memiliki pengetahuan komparatif dari rekan mereka untuk membantu mereka mengembangkan pengawasan dan pengembangan kebijakan yang lebih baik.
Ke depannya, SEAPAC juga akan mengembangkan produk pengetahuan yang berbasis regional seperti buku panduan, arah kebijakan, penelitian, laporan, dan panduan penilaian.
SEAPAC juga akan meluncurkan buku yang bertajuk ‘Parliamentary Handbook on the Foreign Debt Oversight in Southeast Asia’ dan ‘Gap Analysis and State of Implementation of the UNCAC in the region.’
Di sela-sela pertemuan, Fadli Zon menyatakan bahwa sebagai jaringan parlementer yang berdedikasi pada isu-isu antikorupsi, SEAPAC berkomitmen untuk membina, berkolaborasi, mengadvokasi, dan mempromosikan tata pemerintahan yang baik di tingkat regional dan internasional.
Fadli Zon juga menegaskan bahwa SEAPAC akan terus mendukung anggota parlemen untuk memperkuat peran kunci dalam mencegah dan memberantas korupsi melalui mandat konstitusional mereka agar menjadi semakin signifikan dalam menjaga demokrasi bagi rakyat.
Diharapkan organisasi ini terus menjalankan misinya dalam menyuarakan nilai-nilai anti korupsi. Dan juga semakin banyak partisipasi anggota-anggota parlemen di Asia Tenggara yang mengimplementasikan norma ini. (RO/OL-09)
Forum ini sangat diperlukan karena dapat memberikan masukan lebih jauh tentang pengembangan EV di Indonesia.
Penghargaan diberikan sebagai wujud apresiasi atas komitmen berkelanjutan dalam mendukung pengembangan olahraga catur.
Meski menghadapi tantangan global yang sama, ASEAN memiliki keunggulan kompetitif, khususnya dari sisi demografi dan arus perdagangan.
Selama dua tahun berturut-turut, Blibli masuk ke daftar bergengsi Fortune Southeast Asia 500. Pada 2025, Blibli berada di peringkat 260, naik 22 posisi dari 282 di tahun sebelumnya.
Indonesia negara endemik dengue dengan kasus dengue tertinggi di Asia. Kematian yang diakibatkan DBD pada 2025 sebanyak 250 kasus yang terjadi di 123 kabupaten/kota di 24 provinsi.
EYAA mempertemukan organisasi masyarakat sipil dan social enterprise dari berbagai negara ASEAN dengan relawan muda ASEAN untuk merancang dan menjalankan program sosial.
MENTERI Kebudayaan, Fadli Zon, mengharapkan agar melalui buku sejarah dapat menemukan kembali jati diri bangsa.
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon memastikan penulisan ulang sejarah Indonesia akan terus dilanjutkan, meski sejumlah pihak meminta agar program tersebut dihentikan.
Betapa menyakitkannya menyaksikan negara seolah kesulitan mengakui sejarah kelam, padahal data dan testimoni korban sudah dikumpulkan sejak awal Reformasi.
Anggota Komisi X DPR, Mercy Chriesty Barends, meluapkan emosinya kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Mercy menyerahkan sebuah dokumen kepada Fadli berjudul Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggeruduk rapat kerja (raker) Komisi X DPR yang dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Alasannya, mereka menolak proyek penulisan ulang sejarah
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon meminta maaf tak sensitif terkait penyangkalan tragedi pemerkosaan 1998.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved