Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
KETUA Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, kembali dipercaya dan terpilih menjadi Ketua Organisasi Parlemen Asia Tenggara Anti Korupsi atau SEAPAC, untuk masa jabatan 2023-2025.
Fadli Zon yang sebelumnya Ketua SEAPAC kembali terpilih sebagai ketua melalui pertemuan atau sidang (assembly) yang diadakan di Jakarta pada 27-28 Februari 2023.
Sidang ini juga memutuskan struktur organisasi yang baru untuk masa jabatan 2 tahun. Sebagai Ketua terpilih yaitu Dr. Fadli Zon dari Indonesia, Wakil Ketua yaitu Lee Chean Chung dari Malaysia dan Adriano Do Nascimento dari Timor Leste, Sekretaris yaitu Dr. Mardani Ali Sera dari Indonesia, Bendahara terpilih yaitu Putu Supadma Rudana dari Indonesia.
Sidang SEAPAC berbarengan dengan diadakannya Konferensi dan Sidang Umum SEAPAC yang mengusung tema "Aksi Parlemen terhadap Pengawasan Keuangan Politik dan Pemberantasan Green Corruption di Asia Tenggara".
SEAPAC merupakan organisasi regional di Kawasan Asia Tenggara yang menaungi para anggota parlemen yang menjunjung nilai-nilai anti korupsi.
Baca juga: Keuangan Politik yang Tidak Transparan Mengancam Demokrasi
Dalam sidang itu, Indonesia mengusulkan Rencana Aksi Regional SEAPAC untuk tahun 2023, yang akan memprioritaskan penelitian dan advokasi pengetahuan.
SEAPAC akan memberikan lebih banyak produk pengetahuan kepada anggota parlemen, termasuk melalui pengembangan basis data pengetahuan regional tentang isu-isu spesifik.
Harapannya, anggota dari negara yang berbeda dapat memiliki pengetahuan komparatif dari rekan mereka untuk membantu mereka mengembangkan pengawasan dan pengembangan kebijakan yang lebih baik.
Ke depannya, SEAPAC juga akan mengembangkan produk pengetahuan yang berbasis regional seperti buku panduan, arah kebijakan, penelitian, laporan, dan panduan penilaian.
SEAPAC juga akan meluncurkan buku yang bertajuk ‘Parliamentary Handbook on the Foreign Debt Oversight in Southeast Asia’ dan ‘Gap Analysis and State of Implementation of the UNCAC in the region.’
Di sela-sela pertemuan, Fadli Zon menyatakan bahwa sebagai jaringan parlementer yang berdedikasi pada isu-isu antikorupsi, SEAPAC berkomitmen untuk membina, berkolaborasi, mengadvokasi, dan mempromosikan tata pemerintahan yang baik di tingkat regional dan internasional.
Fadli Zon juga menegaskan bahwa SEAPAC akan terus mendukung anggota parlemen untuk memperkuat peran kunci dalam mencegah dan memberantas korupsi melalui mandat konstitusional mereka agar menjadi semakin signifikan dalam menjaga demokrasi bagi rakyat.
Diharapkan organisasi ini terus menjalankan misinya dalam menyuarakan nilai-nilai anti korupsi. Dan juga semakin banyak partisipasi anggota-anggota parlemen di Asia Tenggara yang mengimplementasikan norma ini. (RO/OL-09)
Indonesia negara endemik dengue dengan kasus dengue tertinggi di Asia. Kematian yang diakibatkan DBD pada 2025 sebanyak 250 kasus yang terjadi di 123 kabupaten/kota di 24 provinsi.
EYAA mempertemukan organisasi masyarakat sipil dan social enterprise dari berbagai negara ASEAN dengan relawan muda ASEAN untuk merancang dan menjalankan program sosial.
KOREA Selatan bersiap melaksanakan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih presiden berikutnya. Negeri Gingseng itu menghadapi tantangan tarif Donald Trump hingga unifikasi dengan Korea Utar
PARA pemimpin negara-negara anggota ASEAN menilai gencatan senjata sebagai langkah awal menuju penghentian kekerasan dan menciptakan keamanan yang berkelanjutan di Myanmar.
Lebih lagi, negara tetangga Indonesia di sebelah timur itu bisa mendorong pengaruh ASEAN di kancah dunia internasional.
Presiden Prabowo menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur tentang ASEAN 2045: Masa Depan Kita yang Bersama (Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045: Our Shared Future).
Kementerian Kebudayaan kembali menyelenggarakan program Kita Cinta Lagu Anak Indonesia (KILA).
Sejumlah aktivis 98 mendesak Fadli Zon minta maaf atas pernyataannya yang meragukan adanya pemerkosaan massal Mei 1998. Jika tidak dipenuhi dalam 30 hari, mereka akan mengepung kantornya
Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan legislator akan memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk meminta klarifikasi soal pernyataan tidak ada pemerkosaan massal Mei 1998
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menegaskan tragedi perkosaan massal yang terjadi pada 1998 tidak bisa ditutup atau dihapuskan dengan penulisan ulang sejarah
MENTERI Kebudayaan, Fadli Zon kembali menyampaikan pernyataan klarifikasi terkait Mei 1998. Dia mengatakan dirinya mengajak publik bersikap dewasa
PENELITI senior BRIN Lili Romli menyayangkan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon tentang tidak adanya bukti yang kuat terjadinya pemerkosaan massal pada Mei 1998.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved