Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
KETUA Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, kembali dipercaya dan terpilih menjadi Ketua Organisasi Parlemen Asia Tenggara Anti Korupsi atau SEAPAC, untuk masa jabatan 2023-2025.
Fadli Zon yang sebelumnya Ketua SEAPAC kembali terpilih sebagai ketua melalui pertemuan atau sidang (assembly) yang diadakan di Jakarta pada 27-28 Februari 2023.
Sidang ini juga memutuskan struktur organisasi yang baru untuk masa jabatan 2 tahun. Sebagai Ketua terpilih yaitu Dr. Fadli Zon dari Indonesia, Wakil Ketua yaitu Lee Chean Chung dari Malaysia dan Adriano Do Nascimento dari Timor Leste, Sekretaris yaitu Dr. Mardani Ali Sera dari Indonesia, Bendahara terpilih yaitu Putu Supadma Rudana dari Indonesia.
Sidang SEAPAC berbarengan dengan diadakannya Konferensi dan Sidang Umum SEAPAC yang mengusung tema "Aksi Parlemen terhadap Pengawasan Keuangan Politik dan Pemberantasan Green Corruption di Asia Tenggara".
SEAPAC merupakan organisasi regional di Kawasan Asia Tenggara yang menaungi para anggota parlemen yang menjunjung nilai-nilai anti korupsi.
Baca juga: Keuangan Politik yang Tidak Transparan Mengancam Demokrasi
Dalam sidang itu, Indonesia mengusulkan Rencana Aksi Regional SEAPAC untuk tahun 2023, yang akan memprioritaskan penelitian dan advokasi pengetahuan.
SEAPAC akan memberikan lebih banyak produk pengetahuan kepada anggota parlemen, termasuk melalui pengembangan basis data pengetahuan regional tentang isu-isu spesifik.
Harapannya, anggota dari negara yang berbeda dapat memiliki pengetahuan komparatif dari rekan mereka untuk membantu mereka mengembangkan pengawasan dan pengembangan kebijakan yang lebih baik.
Ke depannya, SEAPAC juga akan mengembangkan produk pengetahuan yang berbasis regional seperti buku panduan, arah kebijakan, penelitian, laporan, dan panduan penilaian.
SEAPAC juga akan meluncurkan buku yang bertajuk ‘Parliamentary Handbook on the Foreign Debt Oversight in Southeast Asia’ dan ‘Gap Analysis and State of Implementation of the UNCAC in the region.’
Di sela-sela pertemuan, Fadli Zon menyatakan bahwa sebagai jaringan parlementer yang berdedikasi pada isu-isu antikorupsi, SEAPAC berkomitmen untuk membina, berkolaborasi, mengadvokasi, dan mempromosikan tata pemerintahan yang baik di tingkat regional dan internasional.
Fadli Zon juga menegaskan bahwa SEAPAC akan terus mendukung anggota parlemen untuk memperkuat peran kunci dalam mencegah dan memberantas korupsi melalui mandat konstitusional mereka agar menjadi semakin signifikan dalam menjaga demokrasi bagi rakyat.
Diharapkan organisasi ini terus menjalankan misinya dalam menyuarakan nilai-nilai anti korupsi. Dan juga semakin banyak partisipasi anggota-anggota parlemen di Asia Tenggara yang mengimplementasikan norma ini. (RO/OL-09)
Dalam rangka memperingati HUT ke-58 ASEAN, Move, aplikasi perjalanan terkemuka di Asia Tenggara resmi meluncurkan Discover Asean.
Sebagai salah satu destinasi unggulan di kawasan, Indonesia mendukung langkah bersama ini untuk memperkuat jati diri ASEAN sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas.
Kemendag telah memfasilitasi sekitar 700 UMKM di program UMKM Bisa Ekspor dengan total transaksi US$90,04 juta atau sekitar Rp1,4 triliun.
PERBATASAN Thailand-Kamboja kini membara lagi. Kontak senjata serupa pernah meletus pada 2008.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mendukung penuh upaya ASEAN dalam mencari solusi damai atas konflik internal di Myanmar serta ketegangan bersenjata antara Thailand dan Kamboja
KOMITMEN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG)
Keberadan Candi Cangkuang dan makam embah dalem Arief Muhammad dapat menjadi bagian literasi tentang masa lalu sekaligus destinasi wisata kebudayaan.
MENTERI Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum mengetahui soal penetapan Hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.
MENTERI Kebudayaan, Fadli Zon, mengharapkan agar melalui buku sejarah dapat menemukan kembali jati diri bangsa.
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon memastikan penulisan ulang sejarah Indonesia akan terus dilanjutkan, meski sejumlah pihak meminta agar program tersebut dihentikan.
Betapa menyakitkannya menyaksikan negara seolah kesulitan mengakui sejarah kelam, padahal data dan testimoni korban sudah dikumpulkan sejak awal Reformasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved