Minggu 02 Januari 2022, 11:51 WIB

PKB akan Lobi Fraksi Lain Loloskan RUU Pidana Kekerasan Seksual

 Indriyani Astuti | Surat Pembaca
PKB akan Lobi Fraksi Lain Loloskan RUU Pidana Kekerasan Seksual

Ist/DPR
Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid.

 

WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan fraksinya akan melakukan lobi politik ke fraksi lain demi meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (PKS).

Menurut Jazilul,  RUU PKS mendesak segera disahkan menjadi undang-undang mengingat maraknya kasus kejahatan dan kekerasan seksual.

"PKB akan melakukan lobi dan pendekatan kepada fraksi yang masih ragu atau tidak mendukung," ujar dia ketika dihubungi, Minggu (2/1).

Jazilul menerangkan bahwa PKB akan mendorong agar RUU PKS segera masuk daftar prioritas legislasi pada 2022. Diharapkan RUU tersebut, ujar dia, bisa dibahas secepatnya.

Pasalnya, pengesahaan RUU PKS, terang Jazilul, juga merupakan bagian dari rekomendasi muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar pada akhir Desember 2021.

"Selain maraknya beberapa kasus kekerasan seksual, RUU ini akan lebih komprehensif dalam mencegah kekerasan seksual," tuturnya.

Sejauh ini, terdapat tujuh fraksi di DPR RI yang menyetujui RUU PKS untuk menjadi RUU usulan inisiatif DPR dan segera dibahas yakni PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, PKB, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Demokrat dan Nasdem.

Adapun satu fraksi yakni Golkar meminta penundaan pembahasan, sedangkan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak lantaran ada substansi yang tidak disepakati.

Alasan fraksi PKS menolak karena ingin ada aturan mengenai pelarangan perzinahan dan penyimpangan seksual.

Merespons hal itu, Jazilul menjelaskan perbedaan pandangan terkait substansi bisa dibahas dengan melibatkan para pakar dan tokoh.

Perbedaan pandangan, ujar dia, hal biasa dalam dinamika pembahasan sebuah rancangan undang-undang. Namun, ia menegaskan RUU PKS harus segera dibahas agar ada payung hukum komprehensif menangani kasus kekerasan seksual.

"Itu (perbedaan pandangan) biasa dalam setiap dinamika pembahasan RUU, pada saatnya ada tempatnya untuk memutuskan bersama," ucapnya. (Ind/OL-09)

Baca Juga

dok.pribadi

Beli Mobil Baru Miliaran Tapi Diduga Cacat Produk, Konsumen Protes

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 19 April 2022, 23:29 WIB
Beli Mobil Baru Miliaran Tapi Diduga Cacat Produk, Konsumen...
dok.ist

Klarifikasi/Hak Jawab Berita Media Indonesia

👤Kisar Rajagukguk 🕔Rabu 13 April 2022, 19:09 WIB
SEHUBUNGAN dengan Pemberitaan yang beredar di Media Indonesia, tertanggal 13 April 2022 tentang Razia Handphone  yang berisi Konten...
dok.pribadi

Menguji Prosedur Formal Persidangan Pengadilan Pajak

👤MICOM 🕔Rabu 06 April 2022, 07:45 WIB
Menguji Prosedur Formal Persidangan Pengadilan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya