AS Darurat HAM, Piala Dunia 2026 Dihantui Aksi Represi

ORGANISASI hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan peringatan keras terkait gelaran Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang berpotensi menjadi "panggung represi".

Lembaga yang berbasis di London tersebut mendesak FIFA beserta ketiga negara tuan rumah untuk segera mengambil langkah nyata guna melindungi suporter, pemain, dan komunitas terdampak.

Padahal, FIFA sebelumnya telah menjanjikan sebuah turnamen yang menjamin semua pihak "merasa aman, inklusif, dan bebas mengekspresikan hak mereka".

Baca juga : Iran Lobi FIFA Minta Laga Piala Dunia 2026 Dipindah Sepenuhnya ke Meksiko

Namun, Amnesty menilai janji tersebut bertolak belakang dengan kondisi riil di lapangan, terutama di Amerika Serikat yang akan menggelar tiga perempat dari total 104 pertandingan.

Amnesty menggambarkan Amerika Serikat tengah menghadapi "darurat hak asasi manusia" di bawah pemerintahan Donald Trump.

Kondisi itu ditandai dengan kebijakan deportasi massal, penangkapan sewenang-wenang, hingga operasi Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) yang bergaya paramiliter.

Baca juga : Donald Trump: Saya Tidak Peduli Jika Iran Ikut Serta di Piala Dunia 2026

Kekhawatiran semakin menguat setelah Direktur Pelaksana ICE menyatakan pada bulan lalu bahwa lembaganya akan menjadi "bagian penting dari seluruh aparat keamanan untuk Piala Dunia".

Situasi ini muncul di tengah gelombang kemarahan publik menyusul tewasnya dua warga negara Amerika saat memprotes penggerebekan agresif ICE di Minneapolis, Januari lalu.

Hingga kini, Amnesty menyoroti belum adanya rencana dari kota-kota tuan rumah yang secara jelas mengatur perlindungan bagi suporter maupun komunitas lokal dari operasi ICE.

Bahkan, suporter dari empat negara peserta, yakni Pantai Gading, Haiti, Iran, dan Senegal, disebut menghadapi kendala larangan perjalanan ke Amerika Serikat.

Sentimen serupa datang dari kelompok suporter LGBTQ+ asal Inggris dan Eropa yang menyatakan tidak akan menghadiri pertandingan di Amerika Serikat. Mereka mengkhawatirkan faktor keselamatan, khususnya bagi para pendukung transgender.

"Laporan ini menyebut, 'Piala Dunia ini sangat jauh dari turnamen dengan 'risiko sedang' seperti yang pernah dinilai FIFA, dan diperlukan upaya mendesak untuk menjembatani kesenjangan yang semakin besar antara janji awal turnamen dan realitas saat ini," tulis laporan Amnesty International sebagaimana dikutip dari AFP.

Di lain pihak, FIFA memastikan turnamen yang diikuti 48 tim ini tetap akan berlangsung sesuai jadwal dengan partisipasi seluruh tim.

Kepastian itu tetap ditegaskan meski muncul ketidakpastian terkait kehadiran tim nasional Iran akibat konflik di Timur Tengah.

FIFA sendiri tidak lepas dari kritik tajam setelah memberikan penghargaan "Peace Prize" kepada Presiden Trump pada Desember 2025.

Organisasi sepak bola dunia itu diperkirakan bakal meraup pendapatan hingga 11 miliar dolar AS dari siklus turnamen terbesar sepanjang sejarah ini.

Kepala Keadilan Ekonomi dan Sosial Amnesty, Steve Cockburn, menegaskan bahwa keuntungan besar tersebut tidak boleh dibayar dengan pelanggaran hak asasi manusia.

"Saat FIFA menghasilkan pendapatan rekor dari Piala Dunia 2026, suporter, komunitas, pemain, jurnalis, dan pekerja tidak boleh menjadi pihak yang harus menanggung akibatnya," tegas Cockburn.

Ia mengingatkan bahwa esensi sepak bola terletak pada para pemangku kepentingan tersebut, bukan pada entitas komersial.

"Merekalah, bukan pemerintah, sponsor, atau FIFA, yang menjadi pemilik sepak bola, dan hak-hak mereka harus menjadi pusat dari turnamen ini," pungkasnya.

Sesuai jadwal, Piala Dunia 2026 akan dibuka pada 11 Juni di Stadion Kota Meksiko. Sementara itu, partai puncak dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di MetLife Stadium, New Jersey. (Ndf/I-1)