TGIPF Pemilik Klub Seharusnya tidak Jadi Pengurus PSSI

ANGGOTA Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Akmal Marhali mendorong adanya aturan tegas yang melarang rangkap jabatan di pengurus PSSI.

Menurutnya, salah satu persoalan besar dari federasi ialah pemilik klub yang juga menjadi pengurus PSSI atau Komite Eksekutif (Exco) PSSI. Kondiis tersebut bisa membuka konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan penting untuk sepak bola nasional.

Pernyataan Akmal merespons keputusan Exco PSSI yang mempercepat Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. Menurutnya, KLB itu harus jelas tujuannya. Pihaknya pun mendorong perbaikan dari statuta PSSI.

Dalam rekomendasi TGIPF ke PSSI, poin C menyebutkan agar PSSI melaksanakan prinsip tata kelola organisasi yang baik. Sehingga, penting bagi PSSI untuk merevisi statuta dan peraturan PSSI.

Saat PSSI dipanggil TGIPF, lanjut dia, sempat disinggung pengurus PSSI yang juga pemilik klub. Adapun salah satu anggota TGIPF bertanya soal status Iwan Budianto, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, namun memiliki saham di Arema FC.

Iwan Budianto saat itu membenarkan, namun dirinya berdalih hal itu tidak dilarang. Bahkan, klaim Iwan, syarat dari terpilihnya menjadi pengurus PSSI harus aktif di klub.

"Iwan jawab saya ini dipilih peserta Kongres. Aturannya memang demikian, orang yang dipilih aktif lima tahun di sepak bola. Saya aktif di klub. Tentu TGIPF berpandangan ini ada conflict of interest," ungkap Akmal saat dihubungi, Sabtu (29/10).

Akmal sependapat dengan usulan Direktur Utama Persis Solo Kaesang Pangarep, agar ada revisi statuta PSSI yang melarang pemilik klub rangkap jabatan sebagai pengurus PSSI. Sejak awal, TGIPF menilai ada yang janggal dari statuta PSSI.

Termasuk, adanya soal cross ownership atau pihak yang memiliki lebih dari satu klub. Menurut dia, cross ownership merupakan hal yang terlarang oleh FIFA, karena berpotensi terjadinya match fixing.

"Artinya, ini juga jadi konsen dari TGIPF. Salah satunya ada poin merevisi statuta PSSI. Sepak bola ini kan selama ini jadi tirani, kekuasan untuk kelompok tertentu saja," pungkasnya.(OL-11)