KP PSSI Minta Kandidat Taati Proses Pemilihan

KOMITE Pemilihan (KP) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) meminta seluruh pihak untuk menghormati jadwal proses pemilihan ketua umum, wakil ketua umum, serta anggota komite eksekutif PSSI. Kongres PSSI rencananya digelar pada 2 November mendatang.

KP PSSI juga berharap kandidat ketum, waketum, dan anggota komite eksekutif untuk bisa mematuhi ketetapan KP di masa kampanye.

"Kami mohon semua pihak menghormati ketetapan KP. Kami sudah menetapkan masa kampanye karena itu, para calon mohon tidak tampil di depan publik untuk membicarakan program, visi, misi, atau terkait dengan PSSI sebelum masa kampanye," ujar anggota KP PSSI, Budiman Dalimunthe di Senayan, Jakarta, kemarin.

KP dan Komisi Banding Pemilihan (KBP) akan mengumumkan daftar calon tetap pada 23 Oktober 2019. Hal itu karena ada beberapa calon yang sedang menempuh banding. Periode kampanye mulai 24-30 Oktober 2019.

Budiman menambahkan, KP juga sudah menjadwalkan acara debat untuk calon ketua umum pada 31 Oktober. Debat calon ketum PSSI itu digelar di depan 86 voters (pemilik hak suara), calon waketum, dan calon anggota komite eksekutif.

Di bagian lain, pengamat sepak bola Akmal Marhali menyoroti percepatan kongres menjadi 2 November. Itu tidak sesuai rekomendasi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) yang meminta kongres dilangsungkan pada 25 Januari 2020.

"Jika Kongres PSSI tetap dilaksanakan pada 2 November 2019, tidak hanya mengabaikan delegasi (voters) sejati hasil kompetisi 2019. Namun, juga sebuah kesalahan moral dan integritas organisasi. PSSI membiarkan kelahiran kepengurusan baru yang cacat," kata Akmal, kemarin.

Pihak PSSI tetap berpegang bahwa mereka terus berkomunikasi dengan FIFA. Menentukan jadwal kongres, ungkap Sekjen PSSI Ratu Tisha, merupakan wewenang yang dimiliki PSSI dan FIFA tak masalah dengan keputusan PSSI itu.

Sementara itu, Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto, kemarin, mengatakan PSSI belum melaporkan terkait dengan pelaksanaan kongres dan surat dari FIFA. "Kami hanya bisa menyampaikan, seharusnya pemerintah dikabari jika ada masalah kongres dimajukan atau ada ketidaksetujuan dari FIFA," ungkapnya kepada Media Indonesia. (Ykb/Des/Faj/R-2)