Pengamat: Ditangkapnya Samin Tan akan Buka 'Kotak Pandora' Jaringan Beking Tambang Ilegal

PENGAMAT intelijen Sri Rajasa, mendesak agar penyidik transparan dalam mengungkap siapa saja pihak negara yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dan pelanggaran pertambangan yang melibatkan pengusaha Samin Tan. Seperti diketahui, Samin Tan kembali ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung, pada Sabtu, (28/3) dini hari.

Sri mengatakan, penetapan kembali pengusaha Samin Tan sebagai tersangka oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung membuka babak baru dalam pengusutan dugaan korupsi di sektor pertambangan batu bara. 

Perkara ini dinilai tidak hanya menyasar pelaku usaha, tetapi juga berpotensi menyingkap dugaan keterlibatan aparatur negara yang selama ini diduga menjadi pelindung operasi tambang bermasalah.  

Baca juga : Kejagung: Kasus Pelanggaran Tambang Samin Tan Diusut Pakai KUHAP Baru

"Pengusutan perkara ini semestinya tidak berhenti pada aktor korporasi, melainkan juga menelusuri dugaan pihak-pihak yang memberi perlindungan, memuluskan dokumen, atau membiarkan kegiatan tambang tetap berjalan meski dasar perizinannya telah gugur," katanya. 

Ia mengatakan, bagi banyak pihak, perkara ini lebih dari sekadar kasus tambang ilegal. Penanganannya dapat menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum untuk menembus lapisan pelindung yang selama ini kerap disebut berada di balik praktik tambang bermasalah. Bila penyidikan berhenti hanya pada pelaku usaha, publik akan sulit percaya bahwa penegakan hukum benar-benar menyentuh aktor inti yang memungkinkan dugaan pelanggaran itu berlangsung bertahun-tahun.  

Terkait munculnya beberapa inisial nama pejabat yang diduga terlibat, Rajasa mengatakan, titik berat pemberitaan harus ditekankan pada pertanyaan yang lebih mendasar, siapa penyelenggara negara yang diduga terlibat, bagaimana peran mereka, dan mengapa aktivitas tambang yang izinnya telah dicabut pada 2017 masih bisa berlangsung sampai 2025. 

Baca juga : Prabowo Tegas, Korupsi Sumber Daya Alam bak Subversi Ekonomi

"Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah perkara Samin Tan berhenti sebagai kasus individual, atau berkembang menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan jaringan beking tambang yang lebih luas," ucap Sri Rajasa.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers pada Sabtu, 28 Maret 2026, menjelaskan bahwa izin tambang PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) telah dicabut sejak 2017. Namun, perusahaan itu diduga tetap melakukan penambangan dan penjualan batu bara secara tidak sah hingga 2025. Menurut Kejaksaan Agung, perbuatan itu diduga dilakukan dengan menggunakan dokumen perizinan yang tidak sah dan bekerja sama dengan penyelenggara negara yang semestinya menjalankan fungsi pengawasan.  

Kejaksaan Agung menegaskan, unsur penyelenggara negara dalam perkara ini sudah masuk dalam konstruksi dugaan tindak pidana korupsi, meskipun hingga saat ini pihak yang dimaksud belum diumumkan identitasnya dan belum ditetapkan sebagai tersangka. 

Pada 15 Februari 2019 silam, Samin Tan diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Samin Tan sempat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK sejak 6 Mei 2020, dan ditangkap KPK pada 5 April 2021 di sebuah kafe di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Suap senilai Rp5 miliar tersebut untuk kepentingan proses pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT AKT/ anak usaha PT Borneo Lumbung Energi & Metal (BLEM).

Namun, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis bebas terhadap Samin Tan. 

Sementara itu, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)  menyatakan penetapan tersangka ST (Samin Tan) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT, menjadi peringatan bagi pihak-pihak lainnya.

Karena itu, perusahaan-perusahaan yang sudah dipanggil oleh Satgas PKH perlu menyelesaikan kewajibannya kepada negara, sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 soal penertiban hutan. (Ant/H-3)