Data TNI dan Polri Berbeda, Pakar: Ada Indikasi Konflik Elite di Balik Kasus Andrie Yunus

PENGAMAT politik Ubedilah Badrun menilai perbedaan informasi antara TNI dan Polri terkait identitas pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, sebagai kondisi yang memalukan dan mencerminkan ketidakprofesionalan aparat negara.

“Sangat memalukan jika terjadi perbedaan informasi inisial pelaku antara Polri dan TNI. Itu dua institusi negara yang dibiayai dari keringat rakyat, kok bekerja tidak profesional,” ujar Ubedilah kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (19/3).

Ia menilai perbedaan data tersebut mengungkap persoalan serius dalam relasi kedua institusi. Menurutnya, hal itu menunjukkan adanya krisis kepercayaan antar kedua institusi.

Baca juga : Wamen HAM: Jangan hanya Tahan 4 Anggota BAIS TNI, Ungkap Semua Aktor Terlibat

“Ini menunjukkan kedua institusi tidak saling percaya. Mereka membuat konferensi pers masing-masing tanpa koordinasi dan dengan hasil temuan yang berbeda,” katanya.

Selain itu, Ubedilah juga melihat langkah TNI mengumumkan pelaku tidak lepas dari tekanan opini publik yang berkembang di media sosial.

“Ini menunjukkan aparat TNI merasa terpojok oleh narasi publik yang cukup rasional, bahwa korban diserang karena sering mengkritik remiliterisme dan UU TNI, sehingga pelakunya diduga berasal dari aparat TNI.  Tekanan publik ini yang kemudian membuat TNI mengumumkan bahwa pelakunya empat orang dari internal,” ujarnya.

Baca juga : Kompolnas Kawal Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras

Lebih jauh, ia menilai perbedaan informasi tersebut juga mencerminkan adanya ketegangan lama antara Polri dan TNI.

“Ini menunjukkan ada perseteruan laten antara Polri dan TNI yang sudah berlangsung cukup lama, setidaknya sekitar 10 tahun terakhir sejak era Joko Widodo,” ucapnya.

Menurutnya, konflik tersebut dipicu oleh lemahnya kepemimpinan dalam mengelola hubungan antar lembaga, serta persoalan klasik seperti kecemburuan anggaran dan perebutan peran sosial-politik. Ia bahkan menilai situasi berpotensi semakin tajam di era pemerintahan Prabowo Subianto.

“Perseteruan ini lebih karena kegagalan leadership dalam menjaga harmoni, ditambah kecemburuan alokasi anggaran dan peran sosial politik. Situasi itu makin tajam setelah kekuasaan dipegang Presiden Prabowo,” tegasnya.

Ubedilah juga mengingatkan bahwa kasus penyiraman air keras ini tidak bisa dilihat semata sebagai tindak kriminal biasa, melainkan berpotensi terkait konflik elite yang lebih besar.

“Kejahatan ini bisa menjadi tanda adanya perseteruan elit yang sangat politis, di mana pihak-pihak berkekuatan besar saling merasa terancam. Serangan air keras bisa menjadi pemicu meningkatnya ketegangan di antara mereka,” ujarnya.

Atas dasar itu, ia menekankan pentingnya pengungkapan aktor intelektual di balik peristiwa tersebut untuk memperjelas kasus tersebut.

“Yang terpenting adalah mengungkap siapa aktor intelektual di balik serangan ini, bukan hanya berhenti pada pelaku lapangan,” pungkasnya. (H-2)