Partai Politik Baru Muncul, Publik Menanti Komitmen Nyata di Luar Kepentingan Kekuasaan

LANSKAP politik nasional menjelang Pemilu 2029 mulai diramaikan dengan kemunculan sejumlah partai politik baru. Fenomena ini dinilai sebagai cerminan dinamika politik yang semakin beragam. Namun, di tengah masifnya deklarasi dan slogan kerakyatan, publik masih menyuarakan skeptisisme mengenai agenda asli partai-partai tersebut.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, menilai bahwa tantangan terbesar partai baru adalah memulihkan kepercayaan masyarakat yang masih rendah. Pola perilaku pemilih yang semakin rasional menjadi tembok besar bagi partai baru maupun partai pecahan.

"Masyarakat kita banyak mendasari keputusannya pada kalkulasi rasional tertentu, yang berpikir bahwa di saat pemilu mereka dibutuhkan, setelah selesai mereka tetap terpinggirkan," ujar Igor saat dihubungi, Selasa (20/1).

Baca juga : Oso Tegaskan Hanura Siap Hadapi Pemilu 2029

Rendahnya Party ID di Indonesia
Igor menjelaskan bahwa pemilih saat ini cenderung pragmatis dan lebih menghargai manfaat nyata yang dirasakan langsung daripada janji politik yang bersifat abstrak. Hal inilah yang menyebabkan tingkat kedekatan atau identifikasi pemilih terhadap partai politik (Party ID) di Indonesia masih berada di angka yang mengkhawatirkan.

"Uang itu sesuatu yang riil, bukan seperti janji yang abstrak. Itu salah satu sebab party ID di Indonesia tak lebih dari 20%," kata dia.

Selain persoalan elektoral, Igor juga menyoroti aspek kaderisasi dan komitmen terhadap keterwakilan perempuan. Menurutnya, partai baru seringkali hanya memenuhi syarat tersebut sebagai formalitas administratif untuk lolos verifikasi, tanpa disertai praktik konsisten di lapangan.

Baca juga : PDIP Jawa Barat Sosialisasikan Pendidikan Politik untuk Generasi Muda

Kontribusi vs Beban Anggaran
Menjelang Pilpres 2029, arah dukungan partai baru terhadap calon presiden juga menjadi sorotan. Igor menekankan bahwa dukungan politik harus dibarengi dengan kapasitas elektoral yang memadai agar tidak sekadar menjadi pelengkap di atas kertas.

"Pertanyaannya adalah apakah mereka akan mampu lolos ke parlemen dengan perolehan suara yang signifikan dan memberi kontribusi suara yang nyata, atau hanya menjadi beban pembiayaan bagi negara semata," tutur Igor.

Ia mengingatkan bahwa partai politik memiliki fungsi mulia sebagai sarana pendidikan politik dan representasi kepentingan rakyat secara berkelanjutan, bukan sekadar "kendaraan" lima tahunan untuk mencalonkan presiden.

"Seharusnya peran parpol tidak harus menjadi alat pencalonan presiden saja, tapi bisa menjadi representasi politik bagi rakyat sekaligus menjadi sarana pendidikan politik," tutup Igor. (Mir/P-2)