LPBH PBNU Minta Tabayyun: Pahami Posisi Syuriah Secara Kritis

SEKRETARIS Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU, Abdul Hakam Aqsho, menyebut para kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) merasa prihatin atas munculnya upaya penjegalan terhadap Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Menurut Hakam, terdapat sedikitnya tiga kekeliruan prosedural dalam proses pemakzulan tersebut. Pertama, rapat harian Syuriah yang kemudian memutuskan pemakzulan pada 20 November lalu bukan merupakan rapat pleno lengkap. Kedua, tidak ada proses verifikasi dokumen maupun ruang klarifikasi atas tuduhan yang dialamatkan kepada Gus Yahya. Ketiga, keputusan tersebut dinilai tidak sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.

“Atas upaya penjegalan ini, para kiai sepuh sangat prihatin. Padahal sudah ada dua forum yang bisa menjadi ruang tabayyun—di Lirboyo dan Tebuireng. Semua menginginkan kembali pada aturan organisasi. Tapi faktanya, Syuriah justru mengabaikan dan tetap menggelar pleno. Lalu masih relevan kah bicara marwah jika langkahnya keliru?” ujar Hakam, dikutip dari Antara, Senin (8/12).

Baca juga : PBNU Gelar Rapat Pleno Pekan Depan, Tentukan Pj Ketum 

Hakam juga menanggapi pernyataan akademisi NU, Nadirsyah Hosen, yang menyebut marwah organisasi sepenuhnya berada di tangan Syuriah dan Rais Aam. Menurutnya, pandangan tersebut tidak menggambarkan dinamika PBNU secara utuh karena tidak ditopang analisis dan data komprehensif.

“Keputusan Syuriah memakzulkan Ketua Umum PBNU sangat serampangan, melanggar banyak prosedur, dan jauh dari nilai-nilai yang selama ini dijaga para kiai. Lalu marwah seperti apa yang ingin ditunjukkan jika justru menyeret NU ke arah kehancuran?” ujar Hakam.

Ia mengaku sulit memahami manuver sejumlah kiai yang berada di bawah komando Rais Aam KH Miftachul Akhyar, karena proses pemakzulan dinilai lemah secara substansi dan terkesan dipaksakan.

Baca juga : Gus Yahya Dipersilakan Ajukan Keberatan ke Majelis Tahkim NU setelah Dipecat

Menurut Hakam, persoalan ini bukan hanya soal organisatoris, tetapi juga menyentuh aspek etis. Ia mengajak seluruh pihak membaca dinamika internal NU secara jernih dan objektif.

“Jangan sampai sikap tawaddu’ kepada kiai justru menghilangkan nalar kritis dan objektif,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa NU yang kini memasuki usia satu abad menuntut tata kelola organisasi yang lebih terbuka dan akuntabel.

Meski begitu, Hakam menegaskan bahwa NU tetap menjunjung tinggi kehormatan para kiai. Hanya saja, pengelolaan organisasi memerlukan pemahaman yang jelas terhadap aturan dan mekanisme internal.

“NU bukan menjadi teknokratis hanya karena dipegang para aktivis organisasi. Justru organisasi ini dijalankan dengan menjunjung tinggi kehormatan kiai. Dan orang yang berorganisasi pasti memahami aturan yang berlaku. Sesederhana itu memahami dinamika saat ini,” tutupnya.