Antisipasi Kekosongan Hukum, Pasal Pidana Narkotika Disisipkan ke RUU Penyesuaian Pidana

PEMERINTAH memastikan pasal-pasal pidana terkait narkotika akan dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana. Langkah ini diambil untuk mengisi kekosongan hukum menyusul dicabutnya sebagian ketentuan narkotika dari Undang-Undang lain dan belum selesainya pembahasan RUU Narkotika yang baru.

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menjelaskan, penyisipan pasal narkotika ini dilakukan karena ada sejumlah ketentuan pidana yang terpengaruh oleh berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru, serta pencabutan sejumlah pasal di UU Kesehatan.

"Hal itu karena ada sejumlah pasal terkait narkotika di KUHP nasional yang dicabut dengan harapan RUU terkait Narkotika bisa selesai dibahas. Namun karena RUU terkait [Narkotika] belum selesai, maka pasal-pasal ini harus diselamatkan ke RUU Penyesuaian Pidana," jelas Eddy Hiariej di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/12).

Baca juga : Wamenkum: Aturan Rokok Harus Libatkan Suara Masyarakat

Eddy mengatakan pasal-pasal yang dicabut dari KUHAP dan kini akan dimasukkan ke RUU Penyesuaian Pidana itu unsur deliknya tidak berubah. Salah satunya terkait penghapusan pidana minimum khusus untuk pengguna narkotika.

"Minimum khusus dihapus untuk pengguna dan kemudian sanksinya menjadi kumulatif alternatif dan/atau," katanya.

Kemudian, ada juga pasal soal konversi pidana denda yang disesuaikan dengan kategori denda yang diatur dalam KUHP baru.

Baca juga : Wamenhum dan DPR Kompak Bantah RUU KUHAP akan Lemahkan KPK

"Secara substansi kita akan mengembalikan itu sesuai dengan undang-undang narkotika yang lama, unsurnya sama agar para penegak hukum juga tidak bingung dalam penegakan hukum," kata Eddy.

Lebih lanjut, Eddy mengatakan ke depannya penyempurnaan pasal-pasal tersebut akan dilakukan melalui Undang-Undang Psikotropika dan Narkotika yang kini masih disusun.

"Jadi, pasal-pasal tambahan ini ibarat pintu darurat supaya tidak ada kekosongan hukum," katanya. (H-2)