Penegakan Hukum Masih Dipakai untuk Bungkam Kritik

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menilai keseriusan Presiden dalam membenahi sektor hukum masih diragukan. 

Menurutnya, langkah-langkah yang diambil pemerintah selama ini justru menunjukkan arah penegakan hukum yang cenderung digunakan untuk membungkam kritik dan lawan politik.

“Untuk menguji keseriusan Presiden dalam pembenahan hukum, harus dilihat fondasi apa yang dibangunnya. Dan sekarang terlihat, pondasi yang dibangun dalam sektor penegakan hukum justru mengarah kepada penggunaan aparat kepolisian untuk membungkam lawan-lawan politik atau orang yang berbeda pandangan dengan kekuasaan,” ujar Herdiansyah saat dikonfirmasi, Selasa (21/10).

Baca juga : Pakar: Pernyataan Presiden soal Kriminalisasi Hukum Rakyat Kecil Jangan hanya Gimik

Herdiansyah yang akrab disapa Castro itu menegaskan, banyak pihak yang vokal mengkritik pemerintah justru menjadi sasaran kriminalisasi aparat. Ia menyebut, penegakan hukum kerap diarahkan pada mereka yang berseberangan dengan kekuasaan melalui penggunaan pasal-pasal karet.

“Orang yang sering mengkritik kekuasaan justru menjadi sasaran empuk aparat kepolisian. Faktanya, banyak orang yang dianggap memprovokasi atau menghasut kemudian dijerat dengan delik hukum yang tidak masuk akal. Bahkan, sampai sekarang masih ada yang ditahan,” ungkapnya.

Heridansyah juga menyoroti sikap Presiden yang dianggap tidak menunjukkan komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi. 

Baca juga : Advokat Dianiaya Preman, Peradi: Usut Kasus dan Beri Perlindungan Hukum

Menurutnya, seandainya Presiden benar-benar serius memperbaiki sistem hukum, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengembalikan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti sebelum revisi Undang-Undang KPK.

“Kalau Presiden punya komitmen yang kuat sejak awal dilantik, seharusnya dia segera mendesak perubahan Undang-Undang KPK dan mengembalikan KPK sebagaimana mestinya. Tapi itu tidak dilakukan. Padahal Presiden tahu bahwa problem besar KPK dimulai sejak revisi UU pada 2019,” tegasnya.

Namun sayangnya, lanjut Herdiansyah, hingga kini tidak ada langkah nyata dari Presiden untuk memperbaiki kondisi penegakan hukum yang kian melemah. Ia juga menyoroti sikap Presiden yang dinilai abai terhadap pelanggaran aparat seperti dalam kasus penyitaan buku.

“Kalau Presiden punya fondasi kuat dalam pembenahan hukum, seharusnya dia menunjukkan kepedulian publik terhadap proses penegakan hukum. Tapi dalam kasus penyitaan buku misalnya, Presiden tidak pernah memberi pernyataan bahwa tindakan aparat itu keliru,” ujarnya. (Dev/P-1)