Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Sejumlah program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan hilirisasi industri belum menunjukkan hasil yang signifikan bagi masyarakat. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai, struktur kabinet yang gemuk dan sering mengalami bongkar pasang menunjukkan belum stabilnya arah pemerintahan.
"Kabinet dengan jumlah obesitas dan bongkar pasang anggota kabinet belum menunjukkan arah yang baik dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," ujar Fernando melalui keterangan tertulis, Senin (13/10).
Ia menyebut, Prabowo masih disibukkan dengan upaya konsolidasi politik ketimbang fokus menunaikan janji-janji kampanyenya.
"Presiden Prabowo Subianto juga masih terus melakukan konsolidasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat dan juga kekuatan politik yang selama ini masih belum memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahannya," kata dia.
Kondisi tersebut, lanjut Fernando, membuat stabilitas politik sempat terganggu, terutama setelah muncul gelombang aksi demonstrasi di beberapa daerah pada Agustus lalu. Ia mengingatkan agar Prabowo menggunakan sisa empat tahun masa jabatannya untuk bekerja sungguh-sungguh.
"Di sisa masa jabatannya yang masih empat tahun lagi, Presiden Prabowo harus fokus dan sungguh-sungguh bekerja untuk merealisasikan janji-janji politiknya," tutur Fernando.
Dia menekankan, perombakan Kabinet Merah Putih seharusnya tidak semata menjadi ajang bagi-bagi jabatan kepada para pendukung. Menurutnya, penataan kabinet bukan hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan terhadap para pendukungnya tetapi untuk soliditas dan memaksimalkan kinerja.
Fernando juga menyoroti perlunya pembagian tugas yang jelas antara presiden dan wakil presiden agar program strategis bisa berjalan efektif. Menurutnya, kinerja kementerian sejauh ini belum menunjukkan capaian yang memuaskan publik.
"Saya melihat belum ada kementerian atau lembaga yang kinerjanya sudah dapat memuaskan masyarakat," tutur Fernando.
Ia menyoroti khusus program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih penuh persoalan tata kelola. Sampai saat ini masih banyak persoalan yang harus dibenahi bukan hanya sekadar ingin menepati janji tetapi membenahi sumber daya manusia (SDM).
Fernando menilai, alih-alih memperluas penerima manfaat, pemerintah seharusnya memperbaiki sistem pelaksanaan program secara menyeluruh. "Seharusnya Prabowo Subianto bukan hanya sekedar memperbanyak jumlah penerima manfaatnya tetapi harus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada sistem tata kelolanya secara menyeluruh," kata dia.
Lebih lanjut, Fernando menyoroti kecenderungan Presiden Prabowo memberi jabatan strategis kepada banyak purnawirawan TNI. Beberapa kali Presiden Prabowo Subianto seperti obral dan bagi-bagi bintang kehormatan terhadap teman-temannya. Prabowo terkesan sangat tidak memahami mana yang menjadi prioritas dalam kepemimpinannya.
Menurutnya, pola tersebut menimbulkan kesan bahwa pemerintahan Prabowo hanya dijalankan untuk kepentingan kelompok tertentu. "Terkesan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hanya untuk bagi-bagi kekuasaan dan memuaskan teman-temannya yang pernah bersama-sama di Tentara Nasional Indonesia (TNI)," ujar Fernando.
Fernando pun mendesak agar Presiden segera mempercepat realisasi hilirisasi industri, terutama di sektor tambang dan kelapa sawit. "Kalau memang Prabowo serius ingin membangun Indonesia, segera realisasikan hilirisasi industri tambang, kelapa sawit dan lain-lain sehingga bisa meningkatkan sumber pendapatan bagi negara dan bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan rakyat," kata dia.
Ia juga menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap menteri yang gagal menjalankan tugas. "Segera copot kalau memang Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia tidak mampu menjalankannya atau menteri-menteri lain yang tidak jelas hasil kerjanya namun sangat menikmati fasilitas dari negara," pungkas Fernando. (E-3)
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada reshuffle kabinet di istana, hari ini (28/1).
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan istana belum membahas soal adanya isu reshuffle kabinet. melainkan pelantikan dewan energi nasional
KEPALA Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menuturkan apabila reshuffle kabinet Merah Putih merupakan hal wajar. Sebab, saat ini jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) kosong
SEKRETARIS Negara Prasetyo Hadi membantah adanya isu perombakan (reshuffle) kabinet. Menurutnya, makna reshuffle yang beredar luas di publik tidak benar.
Isu perombakan kabinet kembali menguat seiring santernya kabar nama Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Budi Djiwandono, yang disebut-sebut berpeluang masuk ke jajaran eksekutif
Pemerintahan Prabowo-Gibran genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Dari sektor ekonomi, beberapa capaian mendapat apresiasi. Namun sejumlah catatan juga dinilai masih berantakan.
Kenali profil Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan yang baru dilantik tahun 2026. Simak rekam jejaknya dari Bank Indonesia hingga kancah internasional.
Karier Juda di BI dimulai sebagai Staf Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, termasuk penugasan di Kantor Perwakilan BI London (1992–1999).
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Presiden Prabowo dijadwalkan menggelar reshuffle atau perombakan kabinet Merah Putih sore hari ini, Kamis (5/2).
PRESIDEN Prabowo Subianto secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Rakornas 2026), ini rekapnya.
Hensa mengamati bahwa Teddy Indra Wijaya saat ini tengah menikmati apresiasi positif berkat citra dedikasi yang ia tunjukkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved