Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
HAMPIR setahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, komunikasi publik dinilai masih menjadi persoalan serius. Alih-alih meredam kekhawatiran masyarakat, sejumlah pernyataan pejabat negara justru berulang kali memicu kontroversi.
Pakar komunikasi publik dan strategi media Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad, menilai bahwa akar masalah terletak pada kegagalan pejabat membedakan komunikasi persuasif dengan komunikasi yang bernuansa pemaksaan.
“Jadi coercion (pemaksaan) berbeda dengan persuasi,” jelas Nyarwi dalam keterangannya, Rabu (1/10).
Menurutnya, persuasi seharusnya dilakukan secara dialogis dengan dukungan data dan rasionalitas.
“Persuasi dilakukan dengan menyampaikan pendapat dengan data, bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku, serta mengajak publik mendiskusikan nilai-nilai untuk mendapatkan pemahaman baru yang bisa diterima bersama,” paparnya.
Namun, Nyarwi menilai sejumlah pernyataan pejabat akhir-akhir ini lebih mencerminkan pemaksaan yang tidak demokratis. Ia mencontohkan pernyataan seorang menteri beberapa waktu silam yang membalas kritik publik dengan ucapan “Kabur ajalah, kalau bisa tidak usah kembali.”
“Ini menunjukkan bukan solusi dan diskusi yang ditawarkan, melainkan arogansi,” tegasnya.
Ia pun menyarankan agar pemerintah memperbaiki pola komunikasi publik agar setiap pernyataan pejabat tidak lagi menimbulkan kontroversi atau kegaduhan di masyarakat.
Senada, praktisi komunikasi Agus Sudibyo menyoroti persoalan lain yang melatarbelakangi krisis komunikasi ini, yakni kaburnya batas pemahaman pejabat terhadap media sosial sebagai ruang publik dan ruang privat.
“Dengan standar etika yang kabur, maka pejabat harus menggunakan etika tertinggi untuk komunikasi massa, yang mensterilkan dari apriori, insinuasi, intimidasi, dan ujaran kebencian,” pungkasnya. (H-3)
Arya Fernandes, mengatakan pemerintahan baru ini menghadapi tiga dilema besar yang akan menentukan arah tata kelola negara ke depan.
Kalangan yang lebih terdidik cenderung lebih berhati-hati dalam menilai. Mereka menunggu bukti konkret, bukan sekadar retorika.
INSS merilis hasil survei nasional terbaru yang menggambarkan persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Menurut Kris, perbaikan sistem pemilu tidak akan efektif jika tidak diikuti oleh penguatan kelembagaan partai politik sebagai pilar utama demokrasi.
Kebijakan transfer keuangan daerah yang dipotong tanpa kesepakatan. Akibatnya, banyak kepala daerah mengeluh kesulitan membiayai pembangunan di wilayahnya.
Center of Economic and Law Studies (Celios) memberikan rapor merah terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pemerintah harus tetap mampu menjawab setiap celah informasi yang masih muncul di lapangan dengan cepat dan akurat.
Capaian positif tersebut tidak terlepas dari konsistensi Direktorat PAI dalam mengomunikasikan kebijakan dan program secara berkelanjutan.
Kehadiran KSP dalam dialog publik menjadi penting untuk memberikan penjelasan yang lebih sistematis mengenai apa yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah.
Pemerintah harus mengomunikasikan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam penanganan bencana secara jelas.
KOMUNIKASI publik pemerintah kini memegang peran sangat vital dalam menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Jalal Abdul Nasir menyoroti isu kelangkaan BBM di SPBU swasta dan kabar dirumahkannya sebagian karyawan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved