Sentralisasi Semakin Menguat Selama Setahun Pemerintahan Prabowo

Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) menilai pola kekuasaan yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama satu tahun terakhir menunjukkan kecenderungan sentralisasi yang semakin menguat.

Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, mengatakan pemerintahan baru ini menghadapi tiga dilema besar yang akan menentukan arah tata kelola negara ke depan.

“Apakah kabinet akan ramping atau gemuk, apakah melanjutkan program Jokowi atau membuat program baru, dan apakah kekuasaan akan semakin tersentralisasi atau justru desentralistik,” ujar Arya dalam Media Briefing ‘Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran’ di Jakarta, hari ini.

Baca juga : Perkuat Sistem Kepartaian Melalui Revisi UU Pemilu

Arya menyoroti bahwa kabinet Prabowo menjadi salah satu yang terbesar dalam dua dekade terakhir. Menurutnya, keputusan itu menunjukkan kuatnya kebutuhan politik untuk menjaga stabilitas koalisi di parlemen, bukan semata karena alasan efektivitas birokrasi.

“Sejak 2004 hingga 2019, jumlah menteri hanya sekitar 34. Sekarang kita punya 49 kementerian, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri berjumlah 118 orang,” jelasnya.

Selain soal struktur kabinet, CSIS menilai ada perubahan besar dalam orientasi kebijakan nasional. Jika pada era Presiden Joko Widodo fokus pembangunan diarahkan pada infrastruktur fisik, pemerintahan Prabowo-Gibran justru menitikberatkan pada redistribusi sosial melalui kebijakan populis.

Baca juga : Setahun Prabowo Penuh Retorika, Kalangan Terdidik Tunggu Bukti Konkret

“Melalui program-program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih, pemerintah melakukan pergeseran besar dari program berbasis infrastruktur menjadi kebijakan populis yang menekankan redistribusi sosial,” kata Arya.

Namun, ia juga menilai arah kebijakan ini diiringi dengan peningkatan pola resentralisasi atau menguatnya peran negara secara terpusat sehingga banyak program utama bersifat strategis dikelola langsung oleh pemerintah pusat secara top-down.

Arya juga menyoroti besarnya peningkatan alokasi anggaran untuk modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan penguatan organisasi TNI meningkat signifikan.

Menurutnya, perubahan itu menunjukkan fokus pemerintah pada modernisasi pertahanan nasional sekaligus memperkuat peran militer dalam struktur negara.

“Sekarang pemerintah melakukan peremajaan dan ekspansi besar-besaran. Ada pembentukan 22 Kodam baru, penambahan 6 grup Kopassus, dan sekitar 750 batalyon teritorial,” paparnya. (Dev/P-1)