Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) resmi meluncurkan Buku Rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Organisasi Internasional (OI) dan Panja Open Government Parliament (OGP) di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan. Peluncuran ini menjadi tonggak penting hasil kerja enam bulan Panja, yang memetakan arah kebijakan DPR untuk memperkuat diplomasi luar negeri, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan mendorong transparansi parlemen.
Ketua Panja OI, Ravindra Airlangga, menegaskan bahwa rekomendasi Panja harus menjadi aksi nyata, bukan sekadar laporan administratif. “Kita ingin rekomendasi ini langsung diimplementasikan agar kinerja DPR makin berdampak, baik dalam diplomasi global maupun dalam pelayanan terhadap masyarakat,” tegasnya.
Menurut Ravindra, DPR perlu memastikan Indonesia tetap berpegang pada politik luar negeri bebas aktif tanpa terjebak dalam blok kekuatan besar. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat menjaga kedaulatan kebijakan domestik, sekaligus memaksimalkan peluang dari berbagai forum internasional.
Panja OI juga merekomendasikan sinkronisasi regulasi dengan standar tata kelola global. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat daya saing Indonesia, membuka akses investasi yang lebih luas, dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. “Kita akan mendorong pembaruan regulasi, termasuk Undang-Undang Statistik untuk memperkuat BPS, hingga meratifikasi OECD Anti Bribery Convention,” jelas Ravindra.
Dari sisi keterbukaan, Panja OGP menekankan perlunya DPR lebih aktif memberikan akses informasi. Publikasi pasca-rapat, misalnya, akan memudahkan masyarakat mengetahui dan mengevaluasi kinerja parlemen. “Dengan keterbukaan, kritik dan masukan publik dapat menjadi energi positif bagi DPR untuk terus berbenah,” tambah Ravindra.
Ravindra menilai, Panja OI dan OGP saling melengkapi. Panja OI memastikan posisi Indonesia tetap strategis di kancah global, sementara Panja OGP memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Keduanya diharapkan menjadi fondasi bagi DPR untuk tampil sebagai lembaga legislatif yang kredibel sekaligus aktor diplomasi internasional.
“Kita ingin hasil Panja ini menjadi acuan nyata, bukan hanya laporan di atas meja. Inilah cara DPR membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan peran Indonesia di mata dunia,” tutup Ravindra. (Situs resmi DPR/Z-10)
Penambahan TKD ini merupakan realisasi dari usulan Mendagri kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI.
Hingga saat ini pembahasan resmi RUU Pemilu belum terlihat jelas di tingkat parlemen.
Sejak akhir tahun lalu masyarakat sipil telah menyusun naskah usulan kodifikasi UU Pemilu sebagai referensi bagi DPR dan pemerintah.
Penaikan iuran JKN bagi peserta mandiri belum tepat dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih menghadapi tekanan.
Selain RUU Perampasan Aset, Dasco menyebut DPR RI juga menyiapkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang lainnya.
Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved