Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) resmi meluncurkan Buku Rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Organisasi Internasional (OI) dan Panja Open Government Parliament (OGP) di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan. Peluncuran ini menjadi tonggak penting hasil kerja enam bulan Panja, yang memetakan arah kebijakan DPR untuk memperkuat diplomasi luar negeri, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan mendorong transparansi parlemen.
Ketua Panja OI, Ravindra Airlangga, menegaskan bahwa rekomendasi Panja harus menjadi aksi nyata, bukan sekadar laporan administratif. “Kita ingin rekomendasi ini langsung diimplementasikan agar kinerja DPR makin berdampak, baik dalam diplomasi global maupun dalam pelayanan terhadap masyarakat,” tegasnya.
Menurut Ravindra, DPR perlu memastikan Indonesia tetap berpegang pada politik luar negeri bebas aktif tanpa terjebak dalam blok kekuatan besar. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat menjaga kedaulatan kebijakan domestik, sekaligus memaksimalkan peluang dari berbagai forum internasional.
Panja OI juga merekomendasikan sinkronisasi regulasi dengan standar tata kelola global. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat daya saing Indonesia, membuka akses investasi yang lebih luas, dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. “Kita akan mendorong pembaruan regulasi, termasuk Undang-Undang Statistik untuk memperkuat BPS, hingga meratifikasi OECD Anti Bribery Convention,” jelas Ravindra.
Dari sisi keterbukaan, Panja OGP menekankan perlunya DPR lebih aktif memberikan akses informasi. Publikasi pasca-rapat, misalnya, akan memudahkan masyarakat mengetahui dan mengevaluasi kinerja parlemen. “Dengan keterbukaan, kritik dan masukan publik dapat menjadi energi positif bagi DPR untuk terus berbenah,” tambah Ravindra.
Ravindra menilai, Panja OI dan OGP saling melengkapi. Panja OI memastikan posisi Indonesia tetap strategis di kancah global, sementara Panja OGP memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Keduanya diharapkan menjadi fondasi bagi DPR untuk tampil sebagai lembaga legislatif yang kredibel sekaligus aktor diplomasi internasional.
“Kita ingin hasil Panja ini menjadi acuan nyata, bukan hanya laporan di atas meja. Inilah cara DPR membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan peran Indonesia di mata dunia,” tutup Ravindra. (Situs resmi DPR/Z-10)
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk memperbaiki sistem hukum yang masih lemah terhadap hasil kejahatan yang merugikan keuangan Negara.
RUU ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pemulihan aset negara (asset recovery) sebagai bagian penting dari keadilan substantif.
Sebagian siswa cenderung terlalu dimanja dan setiap persoalan kecil dilaporkan kepada orang tua, bahkan berujung pada kriminalisasi guru.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved