Legislator NasDem Minta Pemerintah Antisipasi Dampak PHK Massal Industri Rokok

ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, mendesak pemerintah segera turun tangan mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang mengancam ribuan pekerja di industri rokok.

"Artinya pemerintah harus membereskan persoalan ini, sehingga tidak terjadi PHK di pabrik-pabrik rokok yang kondisinya sedang tidak stabil. Saya kira ini harus menjadi perhatian serius pemerintah," ujar Irma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (8/9/2025).

Pernyataan Irma menanggapi kabar PHK massal di perusahaan rokok Gudang Garam. Informasi tersebut viral di media sosial, disertai video yang memperlihatkan ratusan karyawan berkumpul dalam acara perpisahan menjelang pemutusan kerja.

Baca juga : Di Tengah Gelombang PHK, Skill Ini Justru Jadi Rebutan di Dunia Kerja

Irma menilai persoalan industri rokok tidak hanya dipicu harga rokok yang terus melambung, tetapi juga maraknya peredaran rokok ilegal.

"Banyak industri rokok ilegal, terutama produk rumahan, tidak menyetor cukai ke negara. Sementara harga rokok resmi yang bercukai tinggi menimbulkan masalah baru di masyarakat," tegasnya.

Menurut Irma, Komisi IX DPR berkomitmen mengawasi langkah pemerintah agar mampu meminimalisasi potensi PHK sekaligus memulihkan ekosistem industri rokok nasional.

"Kami di DPR akan mengawasi ketat. Jangan sampai DPR dianggap tidak bekerja. DPR mengkritisi, melakukan investigasi, lalu merekomendasikan solusi konkret kepada pemerintah. Tujuannya jelas: mencegah gelombang pengangguran berjemaah," pungkas Irma.(Yudis/Nasdem/Z-10)