Setara Institute: Tindakan Tegas bukan Berarti Penembakan

KETUA Badan Pengurus Setara Institute Hendardi menegaskan perlunya aparat keamanan bertindak cepat dan terukur dalam merespons eskalasi aksi massa yang belakangan berujung pada kericuhan. Menurutnya, aparat tidak boleh sekadar bersikap reaktif atau hadir belakangan, melainkan harus mampu mengendalikan situasi sejak awal.

"Aparat keamanan harus mengambil kendali situasi dan tindakan tegas serta terukur, didahului dengan peringatan keras. Tindakan tegas tidak berarti penembakan, tetapi juga blokade teritori dan pencegahan yang serius dan sungguh-sungguh," kata Hendardi melalui keterangannya, Minggu (31/8). 

Ia menekankan, kecepatan tindakan aparat sangat menentukan, tidak hanya dalam menjaga keamanan publik, tetapi juga untuk melindungi harkat manusia, perekonomian, hingga mencegah lahirnya kebijakan represif baru. Menurutnya, kebijakan darurat sipil atau bahkan darurat militer berpotensi dimunculkan bila situasi dibiarkan berlarut.

Baca juga : Kapolri Komit Kawal Mahasiswa dan Pemuda Suarakan Pendapat

"Momentum ini tidak boleh menjadi dasar pemberangusan kebebasan sipil dan kemunduran demokrasi semakin terpuruk," tutur Hendardi. 

Dia menegaskan, aksi penjarahan yang terjadi di sejumlah titik tidak bisa disamakan dengan demonstrasi. Ia menyebutkan, demonstrasi konstitusional yang dilakukan mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek daring berbeda secara fundamental dengan kerusuhan dan tindakan anarkis yang kerap berlangsung pada malam hari.

"Penjarahan adalah bukan demonstrasi dan tidak pernah dibenarkan oleh hukum, betapapun rakyat marah dengan para pejabat negara. Harus dipisahkan aksi demonstrasi konstitusional yang damai dengan aksi anarkis malam hari yang hanya bisa digerakkan oleh orang-orang terlatih," jelasnya.

Baca juga : Siswa Pingsan Kena Gas Air Mata di Rempang, DPR: Kapolri Harus Evaluasi Aparat

Menurut Hendardi, kerumunan massa anarkis yang tampak di permukaan hanyalah bagian dari dinamika lebih besar yang didorong oleh kepentingan politik tertentu. Ia menilai, ada kontestasi elit hingga pihak-pihak yang bertindak sebagai conflict entrepreneur yang menunggangi situasi untuk memperlebar eskalasi.

"Ada ketegangan elite, ada kontestasi kekuasaan, ada avonturir politik dan juga conflict entrepreneur yang memanfaatkan faktor-faktor penarik yang menjadikan aksi damai tereskalasi menjadi anarkis," kata dia. 

Ia mengingatkan, bila aksi anarkis terus dibiarkan, potensi kekerasan bisa meluas dan menyasar kelompok lain yang lebih rentan. Karena itu, aparat diminta memastikan pemisahan tegas antara aksi damai dan tindakan kriminal, serta mengedepankan langkah-langkah pencegahan yang konsisten. (P-4)