Tom Lembong Resmi Banding, Ada 27 Kejanggalan Persidangan

KETUA tim kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir mengatakan telah resmi mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat atas vonis 4,5 tahun penjara, yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, terhadap kliennya dalam kasus dugaan importasi gula.

 

“Kita berharap hakim memperhatikan semua fakta-fakta yang terjadi di persidangan karena kalau hanya mengandalkan resume persidangan, maka akan jadi bias. Tetapi, kalau fakta-fakta itu dibuka langsung oleh Hakim tinggi, akan lebih jelas tentang kondisi bagaimana di persidangan,” katanya dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Rabu (30/7).

Baca juga : Cak Imin Harap Tom Lembong Menang di Tingkat Banding

 

Menurut Ari, kasus hukum Tom Lembong secara umum bukanlah perkara yang sulit untuk dipahami dan diputus secara adil. “Ini perkara biasa saja dan juga pemahaman hukuman juga mungkin standar-standar saja, tidak terlampau sulit dan bukan perkara hukum yang kalau bahasanya itu tidak ngejelimet,” jelasnya.

 

Baca juga : Hakim Sebut Tom Lembong Sadar Izin Impor ke 8 Perusahaan Gula Melanggar Aturan

Ari mengatakan ada beberapa poin yang menjadi sorotan dalam memori banding Tom Lembong. Setidaknya, ia mengemukakan tiga hal, yakni tidak adanya niat jahat atau mens rea seperti yang tertuang dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor, tidak ada niat memperkaya diri sendiri dan orang lain, serta pertimbangan ekonomi kapitalis dalam kebijakan importasi gula yang dinilai keliru.

 

“Secara sederhana, hakim tingkat pertama itu telah memberikan putusan terjadi perbuatan melawan hukum, tapi kami bisa jawab dan jelaskan semua bahwa itu tidak sesuai dengan fakta persidangan,” tambahnya.

 

Selain itu, Ari menjelaskan seandainya ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kliennya, hal itu belum tentu masuk dalam ranah hukum pidana.

 

“Karena perbuatan melawan hukum itu kaitannya dengan administrasi negara dan perdata, tetapi dari semua faktor-faktor yang menyebut ada perbuatan melawan hukum itu bisa kami jelaskan semua,” tukasnya.

 

Lebih lanjut, Ari mengungkap mekanisme pemeriksaan memori banding akan memakan waktu 2-3 bulan sejak memori banding diajukan. Ia berharap hakim di PT dapat memperhatikan semua fakta-fakta, memanggil saksi-saksi kunci yang belum dihadirkan, dan dapat memutus secara adil.

 

“Hakim akan memproses dan melakukan pemeriksaan. Lalu berkaitan dengan tambahan-tambahan saksi itu umumnya permintaan dari kita, tapi PT juga punya inisiatif untuk memanggil saksi kunci, tetapi kebanyakan permintaan dari pihak kita. Oleh karena itu, harus betul-betul dipertimbangkan untuk melakukan pemanggilan-pemanggilan tersebut,” jelasnya.

 

Kejanggalan Kasus Tom Lembong

Sebelumnya, Ari mengatakan telah mengajukan banding pada Selasa (22/7), terkait perkara dugaan korupsi impor gula yang menjerat kliennya. Ia mengungkap ada 27 kejanggalan yang menjadi alasan pihaknya melakukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

 

Kejanggalan-kejanggalan itu antara lain mengenai hal yang cukup krusial dan kerap disebutkan hakim dalam pertimbangannya, yaitu kebijakan harus berdasarkan hasil Rakortas. Padahal menurut Ari, Pasal 36 Ayat (1) dan (2) UU Pangan tidak mensyaratkan Rakor dalam hal impor gula dibutuhkan untuk memenuhi kekurangan produksi gula konsumsi dalam negeri.

 

“Bahwa dalam Pasal 26 Ayat 3 UU Perdagangan, Pasal 5 Ayat 1, Ayat 5 huruf c dan Ayat 6 huruf b Perpres 71/2015 tidak disyaratkan Rakor apabila Menteri Perdagangan akan mengambil kebijakan dalam rangka menjamin pasokan dan stabilisasi harga gula konsumsi,” ujar Ari.

 

Selain itu, Ari menilai majelis hakim dalam memvonis hanya mensalin tempel (copy paste) atau persis meniru ulang tuntutan yang disampaikan JPU. “Ya sekali lagi boleh dibilang mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan para saksi dan ahli," tuturnya. (M-1)