Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohammad Toha mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin membersihkan kabinet dari pejabat yang tidak kompeten dalam bekerja dan melanggar undang-undang.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional dan melanggar aturan adalah langkah tepat dalam memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
"Pejabat negara harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kalau tidak bisa bekerja atau malah melanggar Undang-Undang, lebih baik mereka mundur sebelum diberhentikan. Jangan sampai jadi beban bagi pemerintahan dan rakyat," kata Toha, melalui keterangannya, Selasa (3/6).
Toha menegaskan pejabat negara harus bekerja dengan baik, profesional, serta taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menegaskan kepatuhan terhadap konstitusi adalah kewajiban mutlak bagi pejabat negara.
"Pejabat negara wajib bekerja dengan baik, menjaga integritas, profesional dalam bertugas, dan harus taat kepada Pancasila dan UUD 1945. Tidak boleh ada pejabat yang justru mengkhianati nilai-nilai dasar negara dan aturan hukum yang berlaku. Kalau tidak bisa, lebih baik mundur sebelum diberhentikan," kata Toha.
Lebih lanjut, Toha menegaskan DPR akan terus mendukung upaya Presiden Prabowo dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
"Fraksi PKB mendukung penuh kebijakan Presiden untuk merombak jajaran pejabat yang tidak sejalan dengan visi-misi Presiden Prabowo. Kita harus fokus membangun bangsa, bukan sibuk dengan kepentingan pribadi atau kelompok," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta para pejabat pemerintah segera berbenah dan membersihkan diri, karena akan segera bertindak.
Mereka yang mau bekerja dengan baik dan tidak setia kepada negara akan disingkirkan tanpa ragu-ragu, tanpa bandang bulu, tanpa melihat asal keluarga, partai, dan asal suku. Mereka akan dibersihkan dari Kabinet Merah Putih.
"Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang undang, yang melanggar Undang-Undang Dasar akan kita tindak," tegas Prabowo dalam amanatnya saat upacara perayaan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6).(Faj/P-3)
Salah satu komoditas yang akan difokuskan oleh badan tersebut, kata Bahlil, ialah tanah jarang. Komoditas tersebut saat ini diketahui memiliki harga yang cukup tinggi di pasar global.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal memastikan ketersediaan anggaran untuk dua lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pembentukan lembaga-lembaga baru oleh Presiden Prabowo Subianto sejatinya memang dibutuhkan dalam agenda pembangunan, namun seharusnya tidak membebani APBN
Anugerah tanda jasa dan tanda kehormatan merupakan tradisi yang selalu digelar saat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menterinya menertibkan seluruh kegiatan pertambangan, baik di kawasan hutan lindung maupun tambang ilegal.
Kunjungan Presiden Prabowo ke kediaman Ma'ruf Amin itu dibagikan oleh akun media sosial resmi Presiden RI, sebagaimana telah dikonfirmasi di Jakarta, hari ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved