Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohammad Toha mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin membersihkan kabinet dari pejabat yang tidak kompeten dalam bekerja dan melanggar undang-undang.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional dan melanggar aturan adalah langkah tepat dalam memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
"Pejabat negara harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kalau tidak bisa bekerja atau malah melanggar Undang-Undang, lebih baik mereka mundur sebelum diberhentikan. Jangan sampai jadi beban bagi pemerintahan dan rakyat," kata Toha, melalui keterangannya, Selasa (3/6).
Toha menegaskan pejabat negara harus bekerja dengan baik, profesional, serta taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menegaskan kepatuhan terhadap konstitusi adalah kewajiban mutlak bagi pejabat negara.
"Pejabat negara wajib bekerja dengan baik, menjaga integritas, profesional dalam bertugas, dan harus taat kepada Pancasila dan UUD 1945. Tidak boleh ada pejabat yang justru mengkhianati nilai-nilai dasar negara dan aturan hukum yang berlaku. Kalau tidak bisa, lebih baik mundur sebelum diberhentikan," kata Toha.
Lebih lanjut, Toha menegaskan DPR akan terus mendukung upaya Presiden Prabowo dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
"Fraksi PKB mendukung penuh kebijakan Presiden untuk merombak jajaran pejabat yang tidak sejalan dengan visi-misi Presiden Prabowo. Kita harus fokus membangun bangsa, bukan sibuk dengan kepentingan pribadi atau kelompok," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta para pejabat pemerintah segera berbenah dan membersihkan diri, karena akan segera bertindak.
Mereka yang mau bekerja dengan baik dan tidak setia kepada negara akan disingkirkan tanpa ragu-ragu, tanpa bandang bulu, tanpa melihat asal keluarga, partai, dan asal suku. Mereka akan dibersihkan dari Kabinet Merah Putih.
"Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang undang, yang melanggar Undang-Undang Dasar akan kita tindak," tegas Prabowo dalam amanatnya saat upacara perayaan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6).(Faj/P-3)
Kelima kesepakatan ini menjadi landasan kerja sama konkret dalam mendorong ekonomi hijau, ketahanan pangan, dan konektivitas energi lintas batas.
Alasannya undangan dari Pemerintah Rusia diterima lebih awal dibandingkan undangan dari KTT G7.
Prabowo Subianto membahas fase baru hubungan Indonesia dan Singapura di Parliament House Singapura, pada Senin, 16 Juni 2025.
Dasco mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan soal polemik perebutan empat pulau pada pekan depan.
Pemerintah Provinsi Aceh akan mengajukan surat keberatan resmi kepada Mendagri Tito Karnavian.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa gaji hakim di Indonesia akan mengalami kenaikan signifikan hingga 280%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved