Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohammad Toha mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin membersihkan kabinet dari pejabat yang tidak kompeten dalam bekerja dan melanggar undang-undang.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional dan melanggar aturan adalah langkah tepat dalam memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
"Pejabat negara harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kalau tidak bisa bekerja atau malah melanggar Undang-Undang, lebih baik mereka mundur sebelum diberhentikan. Jangan sampai jadi beban bagi pemerintahan dan rakyat," kata Toha, melalui keterangannya, Selasa (3/6).
Toha menegaskan pejabat negara harus bekerja dengan baik, profesional, serta taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menegaskan kepatuhan terhadap konstitusi adalah kewajiban mutlak bagi pejabat negara.
"Pejabat negara wajib bekerja dengan baik, menjaga integritas, profesional dalam bertugas, dan harus taat kepada Pancasila dan UUD 1945. Tidak boleh ada pejabat yang justru mengkhianati nilai-nilai dasar negara dan aturan hukum yang berlaku. Kalau tidak bisa, lebih baik mundur sebelum diberhentikan," kata Toha.
Lebih lanjut, Toha menegaskan DPR akan terus mendukung upaya Presiden Prabowo dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
"Fraksi PKB mendukung penuh kebijakan Presiden untuk merombak jajaran pejabat yang tidak sejalan dengan visi-misi Presiden Prabowo. Kita harus fokus membangun bangsa, bukan sibuk dengan kepentingan pribadi atau kelompok," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta para pejabat pemerintah segera berbenah dan membersihkan diri, karena akan segera bertindak.
Mereka yang mau bekerja dengan baik dan tidak setia kepada negara akan disingkirkan tanpa ragu-ragu, tanpa bandang bulu, tanpa melihat asal keluarga, partai, dan asal suku. Mereka akan dibersihkan dari Kabinet Merah Putih.
"Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang undang, yang melanggar Undang-Undang Dasar akan kita tindak," tegas Prabowo dalam amanatnya saat upacara perayaan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6).(Faj/P-3)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku siap untuk bersinergi dengan tim bentukan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani persoalan banjir Jakarta dan Jabodetabek.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swis, bukan sekadar seremoni diplomatik.
Keputusan Prabowo Subianto mencabut izin operasional 28 perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra dinilai sebagai langkah tegas.
PEMERINTAH Indonesia resmi menyatakan bergabung ke dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
INTERAKSI Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencuri perhatian dalam penandatanganan Board of Peace Charter di Davos, Swiss, Kamis (22/1).
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Kementerian Keuangan mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan pendapatan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved