Paulus Tannos Menolak Pulang ke Indonesia

KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengungkapkan perkembangan terbaru terkait proses ekstradisi buron kasus korupsi KTP elektronik (KTP-E), Paulus Tannos. Tannos menolak untuk pulang ke Indonesia.

“Posisi PT (Paulus Tannos) saat ini belum bersedia diserahkan secara sukarela,” kata Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo melalui keterangan tertulis, Senin (2/6).

Widodo menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia terus mengupayakan pemulangan Tannos melalui jalur diplomatik. Pada 23 April 2025, Indonesia telah memberikan tambahan informasi kepada aparat penegak hukum Singapura untuk memperkuat permintaan ekstradisi.

Baca juga : Paulus Tannos Kembali Melawan Penahanan di Singapura, Kini Minta Penangguhan

Tannos akan menjalani sidang komitmen (committal hearing) di Singapura yang dijadwalkan pada 23-25 Juni. Saat ini, ia tengah mengajukan penangguhan penahanan atas permintaan penangkapan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia.

“Proses hukum di Singapura masih berjalan,” ucap Widodo.

Permohonan penangguhan penahanan tersebut diajukan Tannos ke Pengadilan Singapura dan Jaksa Agung setempat. Sementara itu, pemerintah Indonesia sedang mengupayakan agar permohonan tersebut ditolak, agar proses ekstradisi dapat segera dilanjutkan.

Baca juga : KPK: Dokumen Afidavit Diperlkan Singapura untuk Sidang Tannos

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-E, pemerintah Indonesia telah memenuhi seluruh permintaan dokumen dari pihak Singapura. Sebelumnya, Tannos ditangkap oleh aparat penegak hukum Singapura pada 17 Januari 2025.

Upaya pemulangan Tannos melibatkan kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Polri, dan Kemenkumham. Ia diketahui memiliki kewarganegaraan ganda.

Selain Tannos, mantan anggota DPR Miryam S. Haryani juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. (P-4)