Pemerintah Harus Proaktif Hadapi Perlawanan Paulus Tannos

KOORDINATOR Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan gambaran bukti dan aliran dana korupsi  KTP elektronik (KTP-E) sudah sangat jelas dalam dakwaan Irman dan Sugiharto hingga Setya Novanto. 

“KPK tetap bisa bongkar kasus KTP-E karena memiliki cukup bukti, dan itu telah dijalankan KPK. Sejauh ini juga telah banyak menjerat pelaku sebelum Tanos,” katanya kepada Media Indonesia pada Minggu (15/6). 

Kendati Buron tersangka kasus korupsi KTP-E, Paulus Tannos, mengajukan penangguhan penahanan setelah ditahan pemerintah Singapura. Boyamin menegaskan hal itu tidak akan menjadi penghambat pemerintah Indonesia khsusunya KPK untuk mengekstradisi Tannos. 

Baca juga : Eks Penyidik: KPK Harus Manfaatkan Ekstradisi Tannos untuk Ungkap Aliran Korupsi KTP-E

“Tidak memperberat karena prosedurnya begitu, setiap orang berhak mengajukan keberatan seperti di Indonesia dengan mekanisme Praperadilan,” jelasnya. 

Menurut Boyamin, pemerintah Indonesia hanya bisa menunggu keputusan otoritas Singapura, baik terkait penangguhan penahanan maupun permohonan ekstradisinya. Namun, pemerintah Indonesia diharapkan selalu siap dan proaktif apa yang menjadi permintaan Singapura.

“Peluang KPK tetap besar dalam membawa pulang Paulus Tannos karena status Tannos adalah telah tersangka dan buron. Pemerintah harus persiapkan berbagai alat bukti khususnya membawa putusan-putusan perkara KTP-E yang telah inkracht misalnya putusan Setya Novanto,” jelasnya. 

Baca juga : Sidang Perdana Proses Ekstradisi Paulus Tannos Digelar 23 Juni di Singapura

Boyamin mengakui bahwa faktor penyebab korupsi proyek KTP-E belum tuntas, salah satunya karena menyebut banyak nama politikus sehingga memunculkan hambatan politis bagi KPK. 

Selain itu, pergantian kepemimpinan KPK akhir tahun lalu bisa juga mengakibatkan korupsi KTP-E bukan prioritas untuk dituntaskan. Karena itu, penangkapan Paulus Tannos harus jadi momentum KPK membuka kembali perkara korupsi KTP-E.

“Paulus Tannos memang jadi salah satu kunci, tapi walaupun belum bisa dipulangkan ke Indonesia, ada atau tidaknya Paulus Tannos, KPK seharusnya bisa mengembangkan penyelidikan kasus ini, harus terus berjalan,” imbuhnya. 

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Hukum mengungkap bahwa Paulus Tannos masih melakukan perlawanan agar tidak diekstradisi ke Indonesia. Buron tersangka kasus korupsi KTP-E itu menolak pulang ke Tanah Air secara sukarela.

“Proses hukum di Singapura masih berjalan dan posisi PT (Paulus Tannos) saat ini belum bersedia diserahkan secara sukarela,” kata Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Widodo di Jakarta pada Senin (2/6).

Widodo mengatakan Paulus Tannos juga telah mengajukan penangguhan penahanan usai ditahan oleh pemerintah Singapura. Pemerintah Indonesia melalui Kejaksaan Singapura tengah berupaya melawan permohonan yang diajukan Tannos.

“Saat ini PT tengah mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada pengadilan Singapura,” jelasnya. (P-4)