Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
WACANA reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih pada momen enam bulan pemerintahan menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Triaspols, Agung Baskoro, mengatakan salah satu aspek yang bakal dijadikan pertimbangan dalam mengganti menteri adalah perihal yuridis.
"Itu terkait apakah ada menteri yang terkait dengan kasus hukum atau memang sudah ditetapkan menjadi tersangka," katanya kepada Media Indonesia, Sabtu (24/5).
Menurut Agung, saat ini memang belum ada pembantu Presiden Prabowo yang secara definitif berstatus tersangka. Namun, meski tidak menyebut nama, ia mengatakan ada beberapa menteri yang tersandera oleh kasus tertentu sampai saat ini. Faktor yuridis, sambungnya, adalah satu dari tiga pertimbangan bagi Prabowo untuk mengganti menteri. Dua pertimbangan lainnya adalah teknokratis dan politis. Agung berpendapat dimensi teknokratis menjadi yang paling menonjol sebagai alasan dalam merombak kabinet saat ini, khususnya menteri yang terkait ekonomi.
Sejumlah tantangan yang menjadi pekerjaan rumah menteri-menteri di bidang ekonomi adalah negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, penurunan daya beli, dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
"Hal semacam ini membuat menteri-menteri ekonomi menjadi sorotan, apakah memang mereka mampu selain menuntaskan Asta Cita dan juga memberikan inovasi kebijakan lewat beragam masalah-masalah kontekstual yang dihadapi masyarakat?" jelas Agung.
Adapun pertimbangan politis dalam merombak kabinet juga ditentukan oleh arah PDI Perjuangan dalam agenda kongres partai mendatang. Jika PDI Perjuangan menyatakan bergabung dengan pemerintahan Prabowo, Agung mengatakan bakal terjadi dinamika di internal koalisi pemerintahan.
"Karena bagaimanapun PDI Perjuangan harus diakomodir dalam pemerintahan, tapi kalau hanya sebatas mitra strategis, mungkin pola relasinya hanya seperti saat sekarang," jelasnya. (E-3)
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada reshuffle kabinet di istana, hari ini (28/1).
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan istana belum membahas soal adanya isu reshuffle kabinet. melainkan pelantikan dewan energi nasional
KEPALA Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menuturkan apabila reshuffle kabinet Merah Putih merupakan hal wajar. Sebab, saat ini jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) kosong
SEKRETARIS Negara Prasetyo Hadi membantah adanya isu perombakan (reshuffle) kabinet. Menurutnya, makna reshuffle yang beredar luas di publik tidak benar.
Isu perombakan kabinet kembali menguat seiring santernya kabar nama Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Budi Djiwandono, yang disebut-sebut berpeluang masuk ke jajaran eksekutif
Pemerintahan Prabowo-Gibran genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Dari sektor ekonomi, beberapa capaian mendapat apresiasi. Namun sejumlah catatan juga dinilai masih berantakan.
Kenali profil Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan yang baru dilantik tahun 2026. Simak rekam jejaknya dari Bank Indonesia hingga kancah internasional.
Karier Juda di BI dimulai sebagai Staf Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, termasuk penugasan di Kantor Perwakilan BI London (1992–1999).
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Presiden Prabowo dijadwalkan menggelar reshuffle atau perombakan kabinet Merah Putih sore hari ini, Kamis (5/2).
PRESIDEN Prabowo Subianto secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Rakornas 2026), ini rekapnya.
Hensa mengamati bahwa Teddy Indra Wijaya saat ini tengah menikmati apresiasi positif berkat citra dedikasi yang ia tunjukkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved