Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WACANA reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih pada momen enam bulan pemerintahan menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Triaspols, Agung Baskoro, mengatakan salah satu aspek yang bakal dijadikan pertimbangan dalam mengganti menteri adalah perihal yuridis.
"Itu terkait apakah ada menteri yang terkait dengan kasus hukum atau memang sudah ditetapkan menjadi tersangka," katanya kepada Media Indonesia, Sabtu (24/5).
Menurut Agung, saat ini memang belum ada pembantu Presiden Prabowo yang secara definitif berstatus tersangka. Namun, meski tidak menyebut nama, ia mengatakan ada beberapa menteri yang tersandera oleh kasus tertentu sampai saat ini. Faktor yuridis, sambungnya, adalah satu dari tiga pertimbangan bagi Prabowo untuk mengganti menteri. Dua pertimbangan lainnya adalah teknokratis dan politis. Agung berpendapat dimensi teknokratis menjadi yang paling menonjol sebagai alasan dalam merombak kabinet saat ini, khususnya menteri yang terkait ekonomi.
Sejumlah tantangan yang menjadi pekerjaan rumah menteri-menteri di bidang ekonomi adalah negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, penurunan daya beli, dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
"Hal semacam ini membuat menteri-menteri ekonomi menjadi sorotan, apakah memang mereka mampu selain menuntaskan Asta Cita dan juga memberikan inovasi kebijakan lewat beragam masalah-masalah kontekstual yang dihadapi masyarakat?" jelas Agung.
Adapun pertimbangan politis dalam merombak kabinet juga ditentukan oleh arah PDI Perjuangan dalam agenda kongres partai mendatang. Jika PDI Perjuangan menyatakan bergabung dengan pemerintahan Prabowo, Agung mengatakan bakal terjadi dinamika di internal koalisi pemerintahan.
"Karena bagaimanapun PDI Perjuangan harus diakomodir dalam pemerintahan, tapi kalau hanya sebatas mitra strategis, mungkin pola relasinya hanya seperti saat sekarang," jelasnya. (E-3)
“Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan,”
PROSES penyusunan anggaran belanja dan strategi pembangunan Tahun 2026 serta RAPBN 2026 saat ini sedang berlangsung.
Mensesneg sekaligus juru bicara Istana, Prasetyo Hadi menyebut belum ada rencana dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo secara rutin memberikan imbauan kepada para menterinya untuk menjaga kekompakan dan koordinasi dalam pemerintahan.
Meski isu bergabungnya PDIP ke pemerintahan kerap muncul, ia menegaskan bahwa partai tersebut telah mendapatkan posisi strategis di luar kabinet.
Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas strategi menghadapi dinamika perekonomian global.
PERNYATAAN Ahmad Muzani yang menyentil para menteri Kabinet Merah Putih dianggap signifikan. Sentilan itu terkait kinerja menteri yang kerap menjadi beban Presiden Prabowo Subianto.
MENTERI sekretaris negara, sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto rutin mengevaluasi menteri-menteri Kabinet Merah Putih.
Fenomena isu persaingan ini, kata Hensa, tidak hanya terjadi di Kementerian-Kementerian tertentu, tetapi juga di beberapa kementerian lain.
Sufmi Dasco Ahmad bertemu Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan itu belum membahas soal mengajak PDIP masuk di Kabinet Merah Putih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved