Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Korps Adhyaksa berterima kasih karena sudah diperhatikan oleh Kepala Negara.
“Karena telah memberikan perhatian yang begitu besar terhadap bagaimana pelindungan terhadap para aparat Jaksa dalam menjalankan tugas fungsinya,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (23/5).
Harli mengatakan, beleid dari Presiden itu memastikan adanya keamanan dan kenyamanan untuk jaksa selama bekerja. Dia yakin pelaksanaan tugas para penuntut umum bisa menjadi lebih baik.
“Sehingga dalam pelaksanaan tugas itu akan lebih efektif dan barangkali akan berkinerja lebih baik. Karena tidak lagi di katakanlah ada rasa takut dan sebagainya ya. Tetapi tentu akan dilakukan terus pengawasan bahwa pelindungan yang diberikan ini juga bahwa kami harus tetap profesional dalam menjalankan tugas fungsinya,” ucap Harli.
Peraturan itu membolehkan TNI dan Polri menjaga jaksa selama bertugas. Menurut Harli, Kepala Daerah sudah menyetop perbedaan pandangan soal pengamanan dari TNI atau Polri.
“Nah tetapi dengan Perpres ini tentu nah ini tidak lagi misalnya menjadi perdebatan, sehingga secara operasional akan bisa lebih konkretkan. Tentu sesuai dengan permintaan kita,” ujar Harli.
Selain itu, beleid dari Kepala Negara juga mengizinkan keluarga jaksa diberikan perlindungan. Kejagung mengapresiasi itu untuk menyegah ancaman turun ke penuntut umum, saat bekerja.
“Ya itu yang saya sampaikan tadi bahwa saya kira kan antara jaksa dengan keluarganya menjadi satu-kesatuan. Kalau jaksa misalnya bekerja tetapi keluarganya akhirnya kata-katalah 'mendapatkan ancaman', 'mendapatkan gangguan keamanan' bagaimana jaksa itu bisa bekerja secara maksimal,” kata Harli.
Menurut Harli, perlindungan untuk keluarga jaksa selama bertugas penting. Terbilang, mereka suka bekerja terpisah jauh dari keluarga, dan berisiko terkena serangan balik dari terdakwa.
“Jadi ada jaksa yang bekerja di Papua, tapi keluarganya di Sumatra, siapa yang bisa menjamin sementara posisinya jauh. Maka sangat penting kalau kita memberikan keamanan bagi seorang jaksa, tentu keluarganya juga harus kita lindungi. Supaya jaksa itu dalam bekerja tidak ada lagi keraguan terkait soal keamanan dan kenyamanan keluarganya,” tutur Harli. (Can/P-3)
Pemerintah, kata dia, tengah mencari jalan keluar terbaik agar regulasi yang disusun dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi seluruh pihak yang terlibat.
RATUSAN prajurit TNI di bawah komando Kodam XXIV/Mandala Trikora Papua Selatan dipastikan tetap bersiaga di pos masing-masing dan memilih tidak mudik pada Idulfitri 1447 Hijriah.
KASUS penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus didesak agar dibawa ke peradilan militer karena melibatkan anggota TNI sebagai pelaku.
PUSAT Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta kasus penyiram air keras Akivis Kontras, Andrie Yunus
kasus dugaan penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus dan keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas sistem peradilan militer di mata publik.
Margarito menekankan bahwa dalam negara hukum demokratis, aspek utama yang harus dijunjung adalah profesionalisme aparat penegak hukum.
Kementerian HAM mengatakan kasus penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus memiliki dimensi strategis, menjadi perhatian luas publik sekaligus sorotan internasional
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved