Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
ANALIS Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menilai ada beberapa kemiripan gaya kepemimpinan antara Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Hensa menyebut keduanya memiliki kemiripan dalam hal memikat hati rakyat, mulai dari memanfaatkan drama hingga pendekatan kebijakan yang cenderung populis.
Menurutnya, baik Jokowi dan Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM piawai dalam memainkan seni bercerita, dalam arti cerita-cerita yang mereka sajikan, baik melalui pidato hingga konten di media sosial, selalu punya daya tarik yang membuat publik terpikat.
“Kesamaan Jokowi dan Dedi Mulyadi adalah satu, memanfaatkan kesenangan atau hobinya sebagian masyarakat Indonesia, yaitu nonton drama dan sandiwara. Dan sinetron, drama, sandiwara ini dimanfaatkan betul. Jadi selalu ada storytelling yang disampaikan oleh Jokowi dan Dedi Mulyadi,” ujar Hensa.
Hensa menuturkan keduanya juga dikenal sebagai figur yang mengedepankan populisme. Ia berpendapat, aksi dan gestur Jokowi dan Dedi di hadapan publik seperti sudah dirancang untuk menyasar masyarakat kecil.
“Keduanya pun terlihat sama-sama mengedepankan hal-hal populis untuk mendapatkan simpati rakyat," terang Hensa.
Hensa juga mengemukakan keduanya kerap tampil lebih santai sehingga menjadi pembeda dari pendahulu-pendahulunya yang cenderung kaku dan birokratis.
"Dan selain itu, keduanya banyak melakukan perbedaan-perbedaan dengan pejabat sebelumnya. Dari segi penampilan hingga gaya komunikasi, jadi keduanya diuntungkan karena pejabat sebelumnya yang lebih birokratis, lebih kaku, ini lebih santai," tuturny.
Meski begitu, lanjut Hensa, gaya kepemimpinan seperti ini bukan tanpa kritik. Hensa berpendapat, pendekatan populis rawan mengesampingkan visi jangka panjang, atau narasi drama yang berlebihan bisa mengaburkan substansi.
"Namun, tak bisa dihindari, formula yang dijalankan Jokowi dan Dedi Mulyadi terbukti efektif menjaga dukungan publik, dan kemampuan mereka untuk tetap “nyambung” dengan rakyat menjadi pelajaran tersendiri," tandas Hensa. (Ykb/P-3)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved