Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, menekankan aksi premanisme yang berkedok organisasi masyarakat (ormas) di berbagai daerah harus ditindak tegas oleh seluruh aparat hukum. Arahan itu sudah disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden sudah mengumpulkan semua kementerian lembaga yang terkait penegak hukum seperti Polri, TNI, jaksa, dan lain-lain. Arahannya jelas, negara harus hadir, harus bisa melindungi rakyatnya, hukum harus ditegakkan,” kata Budi Gunawan usai Apel Penanganan Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin Pekan Baru Riau pada Selasa (29/4).
Menurut Budi, penegak hukum tidak boleh kalah dengan kelompok preman tersebut karena karena kerap melakukan aktivitas yang merugikan masyarakat, mulai dari pemerasan hingga pemalakan secara paksa.
“Jadi tidak boleh ragu-ragu dan harus ditindak kalau memang ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang viral,” tukasnya.
Selain itu, Budi juga meminta kepada seluruh aparat , agar dapat mengambil tindakan tegas terlebih ketika aksi premanisme tersebut telah mengganggu aktivitas bisnis yang dapat mengancam keberadaan investor asing di Indonesia.
Menindaklanjuti berbagai aksi premanisme berkedok ormas tersebut, Budi mengatakan bahwa pihaknya sudah menggelar rapat dengan Polri untuk membahas penanganan masalah tersebut. Hasil dari rapat tersebut, Polri berkomitmen akan bergerak cepat menindak beragam kasus premanisme yang ada di daerah.
"Kami dari Polkam sudah merapatkan, rapst koordinasi, petunjuk arahan jelas, Kapolri juga sudah bicara dan sudah ada langkah.Contoh yang di Karawang, Subang, Bekasi, dan ada beberapa tempat lagi sudah diambil (ditangani) semua,” katanya.
Lebih lanjut, Budi juga mewanti-wanti para aparat hukum agar tidak terlibat ataupun mendukung aksi premanisme berkedok ormas tersebut.
“Nah tolong di monitor terus aja. Dimonitor, sampaikan ke aparat ya, mana aparat yang serius mana yang tidak. Ya, kalau terbukti ada aparat yang terlibat, ya harus jalan proses hukumnya,” tukasnya.
Budi pun meminta masyarakat agar jangan takut untuk melaporkan tindakan premanisme jika terjadi di wilayah tempat tinggal mereka. Sebab menurutnya, tindakan premanisme sama dengan melawan hukum.
“Karena presiden sudah menyatakan memerintah secara tegas. Negara harus hadir harus mampu melindungi rakyatnya, berarti melindungi hukum, hukum harus ditegakkan.
Menyinggung rencana revisi undang-undang organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dinilai sebagai salah satu solusi, Budi belum bisa memberikan tanggapannya.
“Nanti itu kita bahas di DPR,” pungkasnya. (P-4)
Aksi premanisme modus juru parkir (jukir) liar kembali marak di kawasan Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka kerap beraksi pada malam hari.
PREMANISME kembali menggila. Berkedok sebagai ormas, tapi sepak terjang mereka bak garong yang garang melawan hukum.
PENURUNAN daya saing Indonesia di tingkat global dinilai mengkhawatirkan. Terlebih penurunan daya saing itu utamanya disebabkan oleh penurunan peringkat efisiensi pemerintah.
Negara tidak boleh kalah oleh premanisme dalam bentuk apa pun.
JK mengkritisi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari antusiasme pencari kerja yang membludak saat pembukaan job fair di Bekasi.
KPK tidak bisa menetapkan pemberi uang sebagai tersangka jika kasusnya pemerasan. Sebab, pejabat yang meminta memanfaatkan jawabannya untuk meraup keuntungan secara paksa.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan jalur pendakian Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, telah ditutup total.
PROGRAM Sekolah Rakyat bagi masyarakat tidak mampu resmi dimulai pada Senin, 14 Juli 2025. Sekolah Rakyat disebut berguna untuk penguatan kualitas SDM dan ideologi Pancasila.
Pihaknya bersama dengan beberapa Kementerian/Lembaga juga masih berupaya memetakan implikasi dari putusan MK.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memastikan pihaknya akan terus menelusuri kasus penyebaran teror pesawat Saudi Airlines.
Pesawat dengan nomor registrasi HZ-AK32 tersebut memiliki rute penerbangan Jeddah - Bandara Soekarno-Hatta.
Pemerintah telah menyiapkan rencana kontinjensi dalam rencana evakuasi WNI di Iran termasuk cara lewat jalur darat menuju Baku, Azerbaijan. Evakuasi tahap pertama akan dimulai hari ini,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved