Legislator NasDem Prihatin atas Tunggakan BBM TNI AL Rp3,2 T

ANGGOTA Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini mengaku prihatin dengan persoalan tunggakan BBM TNI AL Rp3,2 triliun kepada Pertamina. Amelia juga menyayangkan persoalan ini muncul ke publik.

"Sebagai anggota Komisi 1 saya sangat prihatin dan menyayangkan akan persoalan ini akhirnya muncul ke publik. Saya kira persoalan hutang BBM TNI AL ini harus segera dibereskan karena menjadi preseden buruk bagi isu pertahanan Indonesia dan pembangunan kekuatan maritim Indonesia," kata Amelia kepada Media Indonesia, Senin (28/4).

Amelia mengatakan pihaknya mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Pertamina terkait pemutihan hutang BBM tersebut. Namun, ia mengatakan perlu solusi jangka panjang dan evaluasi menyeluruh agar persoalan serupa tak terjadi di kemudian hari.

Baca juga : Soal Tunggakan BBM TNI AL Rp3,2 T, Pengamat: Evaluasi Sistem Anggaran

"Pemutihan tanpa evaluasi menyeluruh justru berisiko menjerumuskan TNI AL pada tumpukan utang baru. Karena itu, hasil evaluasi harus menjadi pijakan untuk menyusun ulang formulasi kebutuhan operasional TNI secara lebih akurat dan berkelanjutan," katanya.

Lebih lanjut, Amelia mengungkapkan saat ini kekuatan TNI AL belum maksimal dalam menjaga kedaulatan laut Nusantara. Maka dari itu, perlu dukungan dan formulasi yang tepat agar TNI AL dapat bertugas secara maksimal.

"Komisi 1 mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan dalam mengevaluasi menyeluruh lalu menghitung ulang kebutuhan BBM TNI terutama TNI AL dan menyusun ulang formulasi sesuai bagi kebutuhan operasional TNI," katanya.

Baca juga : DPR Minta KKP dan TNI AL Perkuat Koordinasi terkait Pagar Laut

Sebelumnya, TNI Angkatan Laut (AL) memiliki tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) ke PT Pertamina sebesar Rp3,2 triliun. Hal itu disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali saat Rapat Panitia Kerja Keamanan Laut (Panja Kamla) Komisi I DPR, Senin (28/4).

"Untuk bahan bakar memang ini masih kalau kita berpikir masih sangat terbatas, kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp2,25 triliun dan saat ini kita sudah dikarenakan harus membayar utang lagi Rp3,2 triliun. Itu sebenarnya tunggakan," kata Ali.

Menurut Ali, kondisi itu mengganggu kegiatan operasional. Dia harap agar tunggakan ini diputihkan.

"Jadi ini mengganggu sekali, mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan," ucap dia.
(H-3)