Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini mengaku prihatin dengan persoalan tunggakan BBM TNI AL Rp3,2 triliun kepada Pertamina. Amelia juga menyayangkan persoalan ini muncul ke publik.
"Sebagai anggota Komisi 1 saya sangat prihatin dan menyayangkan akan persoalan ini akhirnya muncul ke publik. Saya kira persoalan hutang BBM TNI AL ini harus segera dibereskan karena menjadi preseden buruk bagi isu pertahanan Indonesia dan pembangunan kekuatan maritim Indonesia," kata Amelia kepada Media Indonesia, Senin (28/4).
Amelia mengatakan pihaknya mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Pertamina terkait pemutihan hutang BBM tersebut. Namun, ia mengatakan perlu solusi jangka panjang dan evaluasi menyeluruh agar persoalan serupa tak terjadi di kemudian hari.
"Pemutihan tanpa evaluasi menyeluruh justru berisiko menjerumuskan TNI AL pada tumpukan utang baru. Karena itu, hasil evaluasi harus menjadi pijakan untuk menyusun ulang formulasi kebutuhan operasional TNI secara lebih akurat dan berkelanjutan," katanya.
Lebih lanjut, Amelia mengungkapkan saat ini kekuatan TNI AL belum maksimal dalam menjaga kedaulatan laut Nusantara. Maka dari itu, perlu dukungan dan formulasi yang tepat agar TNI AL dapat bertugas secara maksimal.
"Komisi 1 mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan dalam mengevaluasi menyeluruh lalu menghitung ulang kebutuhan BBM TNI terutama TNI AL dan menyusun ulang formulasi sesuai bagi kebutuhan operasional TNI," katanya.
Sebelumnya, TNI Angkatan Laut (AL) memiliki tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) ke PT Pertamina sebesar Rp3,2 triliun. Hal itu disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali saat Rapat Panitia Kerja Keamanan Laut (Panja Kamla) Komisi I DPR, Senin (28/4).
"Untuk bahan bakar memang ini masih kalau kita berpikir masih sangat terbatas, kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp2,25 triliun dan saat ini kita sudah dikarenakan harus membayar utang lagi Rp3,2 triliun. Itu sebenarnya tunggakan," kata Ali.
Menurut Ali, kondisi itu mengganggu kegiatan operasional. Dia harap agar tunggakan ini diputihkan.
"Jadi ini mengganggu sekali, mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan," ucap dia.
(H-3)
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) berkolaborasi dengan TNI Angkatan Laut (TNI-AL) menyelenggarakan Pesantren Kilat Ramadan 1444 H di atas kapal perang.
TNI mengerahkan 169.369 personel yang terdiri dari TNI AD sebanyak 139.339 personel, TNI AL sebanyak 793 personel, dan TNI AU sebanyak 10.237 orang untuk mengamankan Pilkada 2024.
Alutsista laut yang dinilai paling cocok untuk pengamanan negara kepulauan seperti Indonesia.
Beberapa kapal perang laut canggih milik Republik Indonesia.
Alugoro merupakan kapal selam yang kali pertama dibuat Indonesia. Kapal selam ini diproduksi seluruhnya oleh PT PAL (persero) di galangan kapal milik PT PAL, Surabaya, Jawa Timur.
Polisi buru dua lagi pelaku pembegalan terhadap anggota TNI Kolonel Marinir Pangestu Widiatmoko yang sebelumnya berstatus buron, yakni N dan D.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved