Kisruh Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, KPPOD : Pasangan Politis Timbul kan Ketidakharmonisan

DIREKTUR Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman menyoroti kasus dugaan pemalsuan surat-surat administrasi daerah yang dilakukan oleh Wakil Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat. 

Wabup Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin  dilaporkan oleh Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto ke pihak berwajib. 

"Menurut kami karena ini adalah sifatnya dugaan tentu pembuktian nanti itu kan kita akan serahkan ke proses penegakan hukum, biarkan prosesnya itu akan membuktikan apakah memang itu benar dilakukan," ujar Suparman yang akrab disapa Arman saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (11/4).

Baca juga : Pilkada Tasikmalaya Diulang karena Cabup Terpilih Jabat 2 Periode

Arman mengatakan, jika nantinya hal itu terbukti benar, pasti ada indikasi penyalahgunaan wewenang, sehingga itu bisa didefinisikan sebagai tindak pidana korupsi. 

Oleh karena itu, pihaknya mendorong aparat penegak hukum untuk segera memproses persoalan tersebut, untuk segera membuktikan bahwa dugaan itu benar atau salah sehingga proses penegakan yang berikut itu bisa terang-benderang. 

"Terutama bagi warga masyarakat Tasikmalaya, ya karena kita pasti melihat bahwa dengan dinamika seperti ini yang kita bisa lihat pertama itu kan tentu ada ketidakharmonisan tuh antara bupati dan wakil bupatinya, padahal ini kan baru awal pemerintahan," jelansya. 

Baca juga : Pilkada Asimetris Dapat Timbulkan Diskriminasi Baru

Ketiga, menurut Arman seandainya itu benar Wabup melakukan pemalsuan surat-surat seperti yang dilaporkan, hal tersebut  patut disayangkan. 

"Itu jadi prseden buruk bagi penyelenggaran pemerintahan terutama di kaupaten Tasikmalaya, minimal lima tahun kedepan," jelasnya. 

Selain itu, dengan adanya cekcok diawal pemerintahan ini, Arman menyimpulkan memang ada ketidakcocokan sejak dipasangkan menjadi calon kepala daerah dan wakilnya. 

"Kan ada yang memang karena ada chemistry gitu ya antara kedua orang itu,  tetapi juga ada juga karena memang melihat pertimbangan politis," bebernya. 

"Jadi itu kita sudah menduga gitu ya bahwa kejadian-kejadian seperti ini pasti akan terjadi kalau sejak awal memang lebih dilihat pada perkawinan politisnya ketimbang kesaman visi misi," pungkasnya. (Far/P-3)