Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
SIDANG pembacaan putusan sela oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan menjadi pukulan telak bagi terdakwa Hasto Kristiyanto. Hakim menolak eksepsi yang diajukan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan tersebut, Jumat (11/4).
Putusan sela itu semakin memperkuat dua gugatan praperadilan Hasto yang sebelumnya sudah ditolak juga oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, mengatakan bahwa putusan sela mengukuhkan penyidikan KPK berada di jalur yang benar.
"Menurut saya adalah pukulan telak ya (bagi Hasto), karena hakim pun mengamini bahwa perkara ini pembuktiannya adalah di pemeriksaan perkara pokok," ujarnya kepada Media Indonesia.
Dengan ditolaknya nota keberatan dari Hasto, Yudi mengatakan tudingan politisasi perkara yang selama ini digaungkan selama proses penyidikan juga tak terbukti. Sebab, penolakan eksepsi menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menerima proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Hasto.
"Artinya, ya sudah, jangan ada lagi yang menyatakan bahwa KPK adalah pesanan," kata Yudi.
Meskipun perkara Hasto sudah melewati dua praperadilan dan putusan sela, publik belum dapat menyimpulkan bahwa Hasto merupakan aktor intelektual di balik suap PAW Harun.
Dihubungi terpisah, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Erma Nuzulia Syifa mengingatkan bahwa setelah ini, Hasto masih harus menghadapi sidang dengan agenda pembuktian.
"Untuk memastikan peran Hasto sebagai aktor intelektual suap PAW DPR Harun Masiku, perlu dibuktikan di persidangan," jelasnya.
Menurut Erma, dalam sidang pembuktian mendatang, jaksa penuntut umum (JPU) akan menghadirkan saksi dan alat bukti lain yang menguatkan dakwaan. Setelah itu, majelis hakim akan menilai kebenaran para saksi dan bukti yang dihadirkan JPU selama persidangan, sebelum akhirnya membacakan putusan.
"Dari fakta persidangan itu, kita baru bisa menyimpulkan apakah Hasto merupakan aktor intelektual atau ada aktor lain. Yang mengetahui secara detail keterlibatan Hasto adalah JPU, sehingga mungkin perlu ditunggu pemeriksaan sidang berikutnya," terang Erma.
Bagi Erma, putusan sela kali ini maupun dua putusan praperadilan Hasto sebelumnya hanya terkait pemeriksaan formil dan belum menyentuh pokok perkara. Oleh karena itu, putusan-putusan tersebut belum terkait dengan perkara pokok yang menyeret Hasto ke meja hijau.
"Dengan dilanjutkannya sidang pengadilan ini, bisa menunjukkan keterlibatan Hasto, kemudian dari mana uang yang diberikan ke Wahyu Setiawan, siapa saja yang terlibat, dan fakta lain yang belum diketahui publik," jelasnya. (Tri/M-3)
Setyo memastikan Donny akan ditahan untuk dibawa ke persidangan. Upaya paksa itu cuma menunggu urutan dan waktu penanganan perkara.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
KPK kembali mengeklaim memperoleh informasi terbaru soal keberadaan Harun Masiku.
KPK memastikan bahwa paspor milik buronan Harun Masiku telah dicabut. Langkah ini diambil untuk mencegah mantan calon anggota legislatif dari PDIP itu melarikan diri ke luar negeri.
Budi juga meminta masyarakat memberikan informasi kepada KPK jika mengetahui keberadaan Harun. Semua informasi dipastikan ditindaklanjuti.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
Sekretaris Jenderal Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara (Senapati Nusantara), Hasto Kristiyanto, membuka secara resmi Rapat Kerja Agung (RKA) Senapati Nusantara
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Konsolidasi nasional BMI ini untuk menyatukan pola gerak organisasi BMI dalam menjalankan hasil rekomendasi Kongres VI PDI Perjuangan.
Hasto Kristiyanto menuntaskan 10K Borobudur Marathon 2025 dengan waktu 81 menit, memperbaiki rekor pribadinya tujuh menit. Ia menilai capaian ini sebagai simbol ketekunan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi Borobudur Marathon 2025 yang berstatus Elite Label.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan apresiasi atas pencapaian baru Borobudur Marathon, yang menurutnya bukan hanya menjadi kebanggaan nasional
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved