Draf Revisi KUHAP Diralat, Pasal Hina Presiden dapat Diselesaikan Restorative Justice

DRAF Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diralat untuk pasal penghinaan presiden melalui restorative justice. Komisi III DPR klaim ada kesalahan dalam redaksi di draf sebelumnya.

"Ada kesalahan redaksi dari draf yang kami publikasikan," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/3).

Habiburokhman mengatakan pasal terkait penghinaan presiden merupakan pasal yang paling penting diselesaikan dengan restorative justice. Hal ini merupakan kesepakatan seluruh fraksi di Komisi III DPR.

Baca juga : Draf Revisi KUHAP Atur Pelarangan Liput Sidang Secara Langsung

"Kami tegaskan bahwa seluruh fraksi sudah sepakat pasal penghinaan presiden justru pasal yang paling penting harus diselesaikan dengan restorative justice," ujar Habiburokhman.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menjamin tak ada perubahaan dalam poin tersebut selama proses pembahasan hingga pengesahan nanti. Komisi III DPR juga telah mengirimkan draf Revisi KUHAP yang sudah diralat ke pemerintah.

"Kami sudah mengirimkan ke pemerintah Draft yang didalamnya sudah tidak lagi mencantumkan pasal penghinaan Presiden sebagai pasal yang dikecualikan untuk diselesaikan dengan restorative justice," kata Habiburokhman.

Komisi III DPR sempat membagikan dokumen draf Revisi KUHAP. Pada Pasal 77 draf tersebut tercantum bahwa pidana terkait penghinaan presiden dikecualikan untuk diselesaikan secara restorative justice. Namun, dalam draf yang sudah diralat, ketentuan tersebut dihilangkan. (Fah/P-3)