Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 dijadwalkan dilantik di Jakarta, Kamis (20/2). Mereka telah mendapatkan tanda kepangkatan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salah satu kepala daerah tersebut, yakni Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terpilih Mudyat Noor-Abdul Waris Muin.
"Kami sudah dapat tanda kepangkatan resmi dari Kemendagri," terang Mudyat Noor ketika dihubungi dari Penajam, Rabu, sedang berada di Jakarta mengikuti rangkaian kegiatan sebelum pelantikan kepala daerah periode 2025-2030 tersebut.
Para kepala daerah itu juga telah melakukan registrasi dan cek kesehatan, dan dilanjutkan rangkaian kegiatan pelantikan.
Sebelumnya diberitakan bahwa polisi akan menerapkan rekayasa lalu lintas saat berlangsungnya kegiatan pelantikan 481 kepala daerah terpilih di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2).
"Menjamin Kamseltibcar Lantas (keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas) yang aman dan nyaman bagi warga masyarakat yang akan melintas objek pada kegiatan pelantikan kepala daerah," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman kepada wartawan, Selasa (18/2).
Latif mengatakan rekayasa lalu lintas akan diterapkan sejak pukul 06.00 WIB pagi. Pihak kepolisian meminta masyarakat untuk mencari alternatif jalan lain selama pelaksanaan pelantikan.
"Mewujudkan Kamseltibcar Lantas yang kondusif pada saat pelaksanaan kegiatan pelantikan kepala daerah, sehingga menambah kepercayaan masyarakat untuk peningkatan citra Polri," ujarnya. (Ant/Fik/H-4)
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved