Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KEPALA daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 dijadwalkan dilantik di Jakarta, Kamis (20/2). Mereka telah mendapatkan tanda kepangkatan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salah satu kepala daerah tersebut, yakni Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terpilih Mudyat Noor-Abdul Waris Muin.
"Kami sudah dapat tanda kepangkatan resmi dari Kemendagri," terang Mudyat Noor ketika dihubungi dari Penajam, Rabu, sedang berada di Jakarta mengikuti rangkaian kegiatan sebelum pelantikan kepala daerah periode 2025-2030 tersebut.
Para kepala daerah itu juga telah melakukan registrasi dan cek kesehatan, dan dilanjutkan rangkaian kegiatan pelantikan.
Sebelumnya diberitakan bahwa polisi akan menerapkan rekayasa lalu lintas saat berlangsungnya kegiatan pelantikan 481 kepala daerah terpilih di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2).
"Menjamin Kamseltibcar Lantas (keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas) yang aman dan nyaman bagi warga masyarakat yang akan melintas objek pada kegiatan pelantikan kepala daerah," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman kepada wartawan, Selasa (18/2).
Latif mengatakan rekayasa lalu lintas akan diterapkan sejak pukul 06.00 WIB pagi. Pihak kepolisian meminta masyarakat untuk mencari alternatif jalan lain selama pelaksanaan pelantikan.
"Mewujudkan Kamseltibcar Lantas yang kondusif pada saat pelaksanaan kegiatan pelantikan kepala daerah, sehingga menambah kepercayaan masyarakat untuk peningkatan citra Polri," ujarnya. (Ant/Fik/H-4)
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved