Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
KEPALA daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 dijadwalkan dilantik di Jakarta, Kamis (20/2). Mereka telah mendapatkan tanda kepangkatan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salah satu kepala daerah tersebut, yakni Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terpilih Mudyat Noor-Abdul Waris Muin.
"Kami sudah dapat tanda kepangkatan resmi dari Kemendagri," terang Mudyat Noor ketika dihubungi dari Penajam, Rabu, sedang berada di Jakarta mengikuti rangkaian kegiatan sebelum pelantikan kepala daerah periode 2025-2030 tersebut.
Para kepala daerah itu juga telah melakukan registrasi dan cek kesehatan, dan dilanjutkan rangkaian kegiatan pelantikan.
Sebelumnya diberitakan bahwa polisi akan menerapkan rekayasa lalu lintas saat berlangsungnya kegiatan pelantikan 481 kepala daerah terpilih di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2).
"Menjamin Kamseltibcar Lantas (keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas) yang aman dan nyaman bagi warga masyarakat yang akan melintas objek pada kegiatan pelantikan kepala daerah," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman kepada wartawan, Selasa (18/2).
Latif mengatakan rekayasa lalu lintas akan diterapkan sejak pukul 06.00 WIB pagi. Pihak kepolisian meminta masyarakat untuk mencari alternatif jalan lain selama pelaksanaan pelantikan.
"Mewujudkan Kamseltibcar Lantas yang kondusif pada saat pelaksanaan kegiatan pelantikan kepala daerah, sehingga menambah kepercayaan masyarakat untuk peningkatan citra Polri," ujarnya. (Ant/Fik/H-4)
Akses data tidak serta merta bisa dilakukan tanpa perjanjian kerja sama. Dengan begitu, ada skema tarif berbeda untuk lembaga pemerintah dan swasta.
Kemendagri mendorong percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved