NEWSTICKER

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden

Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T

Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid

Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Dipangkas 2,2 T, Kemenkum Ajukan Tambahan

Rachmatul Fajri

13/2/2025 13:21

Dipangkas 2,2 T, Kemenkum Ajukan Tambahan — Ilustrasi.(MI)

WAKIL Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej mengatakan anggaran di kementeriannya mengalami efisiensi setelah adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Ia menjelaskan anggaran Kemenkum untuk 2025 terpangkas sebesar 45,07% atau Rp2,2 triliun dari total pagu sebesar Rp5,06 triliun. Sehingga, anggaran yang dikantongi Kemenkum setelah kena efisiensi ialah sebesar Rp2,78 triliun.

"Efisiensi belanja kementerian hukum ditetapkan sebesar Rp 2.283.394.000.000 atau 45,07% dari total pagu Rp 5.066.600.725.000," kata Eddy saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Kamis (13/2).

Eddy menyebut, pihaknya mengajukan rekonstruksi anggaran menjadi Rp3,3 triliun untuk memenuhi kebutuhan prioritas Kemenkum untuk melaksanakan tugas dan fungsi kementerian. Anggaran itu berupa rupiah murni sebesar Rp2,8 triliun dan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp492,6 miliar.

"Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 3 program yaitu program pembentukan regulasi, program penegakan dan pelayanan hukum serta program dukungan manajamen," pungkasnya. (Faj/I-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Cahya Mulyana

Berita Lainnya

Pekerja Rumah Tangga Minim Perlindungan, RUU PPRT Mendesak Disahkan
05/3/2026 13:12
Pengesahan RUU PPRT penting untuk segera disahkan, karena PRT merupakan salah satu sektor terbesar dalam migrasi tenaga kerja Indonesia.
Kasus ABK Fandi, DPR: Jangan hanya 'Ikan Kecil' yang Dituntut Mati
26/2/2026 20:23
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya mengkritik tuntutan hukuman mati Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) Sea Dragon terkait kasus penyelundupan 2 ton sabu di perairan Tanjung Balai Karimun.
Komisi XIII DPR Sebut Penonaktifan 11 Juta Peserta BPJS Kesehatan PBI Langgar HAM
10/2/2026 21:28
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI Mafirion, mengkritik kebijakan penonaktifan sekitar 11 juta kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI berpotensi melanggar ham
Nenek Saudah, Komnas Perempuan Desak Pemerintah Beri Layanan Pemulihan
02/2/2026 18:08
Pemulihan bagi Saudah harus mencakup aspek kesehatan, psikologis, hingga jaminan sosial, mengingat status korban sebagai kelompok rentan.
Redenominasi Rupiah, DPR Ingatkan Pentingnya Transisi Bertahap untuk Hindari Risiko
11/11/2025 14:40
KETUA Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa DPR siap membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah.
Ketua Komisi XIII: TGPF Harus Jauhi Asumsi dalam Investigasi Kerusuhan Demo Agustus
30/9/2025 14:20
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyatakan bahwa Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen, saat ini masih dalam tahap pengumpulan data dan fakta di lapangan.

LOAD MORE

Opini

Aliansi Filantropi dan Masa Depan Tata Kelola Kolaboratif Pengentasan Kemiskinan di Indonesia
09/3/2026 12:38
Pendidikan sebagai Investasi?
09/3/2026 05:15
Sekolah sebagai Ruang Pemulihan
09/3/2026 05:10

LOAD MORE

Kolom Pakar

UKMPPD, Penjaga Mutu atau Penghalang Gelar Dokter?
09/3/2026 05:05
Menakar Arah Revisi UU Pemilu
02/3/2026 05:00
Menenun Masa Depan di antara Tarif dan Modal Global
23/2/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved