NEWSTICKER

Penjelasan KPK soal Status Hukum Bupati Pati Sudewo

OTT Wali Kota Madiun, Pengamat: Modus Fee Proyek Timbal Balik Izi

Pukat UGM Nilai Digitalisasi Pengadaan belum Mampu Cegah Korupsi

OTT Wali Kota Madiun, Sekda Ikut Diperiksa

OTT KPK di Pati, Sejumlah Pejabat Daerah Ditangkap

Dipangkas 2,2 T, Kemenkum Ajukan Tambahan

Rachmatul Fajri

13/2/2025 13:21

Dipangkas 2,2 T, Kemenkum Ajukan Tambahan — Ilustrasi.(MI)

WAKIL Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej mengatakan anggaran di kementeriannya mengalami efisiensi setelah adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Ia menjelaskan anggaran Kemenkum untuk 2025 terpangkas sebesar 45,07% atau Rp2,2 triliun dari total pagu sebesar Rp5,06 triliun. Sehingga, anggaran yang dikantongi Kemenkum setelah kena efisiensi ialah sebesar Rp2,78 triliun.

"Efisiensi belanja kementerian hukum ditetapkan sebesar Rp 2.283.394.000.000 atau 45,07% dari total pagu Rp 5.066.600.725.000," kata Eddy saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Kamis (13/2).

Eddy menyebut, pihaknya mengajukan rekonstruksi anggaran menjadi Rp3,3 triliun untuk memenuhi kebutuhan prioritas Kemenkum untuk melaksanakan tugas dan fungsi kementerian. Anggaran itu berupa rupiah murni sebesar Rp2,8 triliun dan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp492,6 miliar.

"Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 3 program yaitu program pembentukan regulasi, program penegakan dan pelayanan hukum serta program dukungan manajamen," pungkasnya. (Faj/I-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Cahya Mulyana

Berita Lainnya

Redenominasi Rupiah, DPR Ingatkan Pentingnya Transisi Bertahap untuk Hindari Risiko
11/11/2025 14:40
KETUA Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa DPR siap membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah.
Ketua Komisi XIII: TGPF Harus Jauhi Asumsi dalam Investigasi Kerusuhan Demo Agustus
30/9/2025 14:20
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyatakan bahwa Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen, saat ini masih dalam tahap pengumpulan data dan fakta di lapangan.
Anggota Komisi XIII DPR Desak Pemerintah Tertibkan Tambang Ilegal di Papua
16/8/2025 13:37
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
Korban Kekerasan Seksual Belum Dijamin JKN, DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan Pendukung
02/8/2025 15:25
KORBAN kekerasan dan kekerasan seksual hingga saat ini masih belum memperoleh jaminan pasti dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pemerintah Diminta Gencarkan Diplomasi ke Singapura soal Pentingnya Tannos Balik ke Indonesia
02/6/2025 15:57
PEMERINTAH didorong untuk menggencarkan diplomasi ke Singapura perihal pentingnya buronan Paulus Tannos kembali ke Indonesia.
Komisi XIII DPR Kritik Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi Soal Vasektomi dan Militerasi Anak
06/5/2025 15:45
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengkritik kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait vasektomi dan militerasi anak.

LOAD MORE

Opini

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial
20/1/2026 05:10
Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%
20/1/2026 05:05
BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu
20/1/2026 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Program Hospital Base: Nama Baru, Isi Lama
19/1/2026 05:00
Pilkada, Langsung Vs Perwakilan
12/1/2026 05:00
Izin, Bencana, dan Konflik Sosial di 2026
05/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved