Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan kementeriannya memangkas anggaran untuk 2025. Totalnya mencapai 57,46%.
"Dari total yang semula pagi anggaran Rp4,7 triliun atau efisiensinya lebih kurang 57,46%. Sehingga sisa pagu kemendagri sebesar Rp2,038 triliun lebih," kata Tito saat rapat kerja (raker) di Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Februari 2025.
Beberapa item yang dipangkas pengadaannya yaitu alat tulis kantor (ATK) sebesar 90%. Kemudian, seremonial dipotong 56%, rapat dan seminar 45%.
Lalu, kajian dan analisis dihemat 51,50%, diklat dan bimtek 29%, dan honor output kegiatan dan jasa profesi 40%. Kemudian, percetakan hasil souvenir dipangkas 75,90% dan sewa gedung kendaraan peralatan agar diefisiensikan 73,30%.
"Lisensi aplikasi 27,60%, jasa konsultan diefisiensikan 45,70%, bantuan pemerintah 16,7%, pemeliharaan dan perawatan 10,2%, perjalanan dinas 53,90%, peralatan mesin 28%, infrastruktur 34,3% dan belanja lainnya 59,10%," ujar Tito.
Tito menjamin meski ada efisiensi anggaran, Kemendagri tetap melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal. Terlebih efisensi anggaran tersebut sejalan dengan 16 item untuk dipedomani dari Kementerian Keuangan untuk program penghematan.
"Dengan adanya efisiensi anggaran sebesar 57,46% Kemendagri akan tetap melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal," ujar Tito. (Fah/I-2)
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belajar dari kasus sengketa empat pulau Aceh.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan polemik empat pulau Aceh dan Sumatra Utara (Sumut) bermula pada masa kepemimpinan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Keputusan Presiden Prabowo tersebut objektif dan bijak karena mengambil keputusan atas dasar pertimbangan historis, bukan kepentingan sempit.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap keberadaan dokumen penting yang menjadi dasar penetapan 4 pulau masuk wilayah Aceh
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan alasan pemerintah memutuskan status kepemilikan empat pulau yang berpolemik jadi wilayah administrasi Aceh.
Mensesneg dan Mendagri melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, Selasa (17/6).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved