Mendagri Sebut Penilaian Kinerja Pemda Harus Objektif, Bukan Transaksional

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Timur meraih penghargaan dalam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024 untuk kategori Kesejahteraan Masyarakat Tingkat Provinsi Fiskal Tinggi. Penganugerahan penghargaan ini merupakan kerja sama Tempo Media Group dan Kementerian Dalam Negeri. Penilaian dilakukan kepada 270 kepala daerah definitif, 275 penjabat kepala daerah dan 7 pelaksana tugas kepala daerah. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan penilaian ini juga melibatkan para ahli dari Badan Riset dan Inovasi (BRIN). Metodologi penilaian meliputi faktor kualitatif, kuantitatif, survei dan pengamatan langsung lapangan.

"Penilaian penghargaan ini dapat dipertanggungjawabkan secara
scientifik, bukan kaleng-kaleng. Saya lihat mereka yang menang tadi, memang orang-orang yang layak juara," kata Tito melalui keterangannya, Jumat (13/12).

Baca juga : Tito Karnavian Keberatan Polri di Bawah Kemendagri

Tito mengungkapkan sejak awal dirinya mengingatkan agar  penilaian dilakukan betul-betul objektif, bukan transaksional. Mantan Kapolri itu berharap agar penghargaan diharapkan menambah motivasi semua daerah.  

"Daerah lain yang belum mendapat penghargaan, saya harapkan termotivasi. Ajang ini akan digelar kembali tahun depan," tutup Tito. 

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik memberikan apresiasi kepada Tempo Media Group dan Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik.

Baca juga : Budaya Berkebun dan Bertani Perlu Dibangun Sejak Dini

"Sejatinya, kinerja baik itu merupakan sebuah kewajiban untuk men-trigger pelayanan publik agar lebih baik dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Akmal.

Diharapkan apresiasi ini akan memompa semangat pemerintah daerah untuk berkinerja lebih baik lagi ke depan. Akmal mengungkapkan alasan Kaltim bisa meraih penghargaan  kategori Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Fiskal Tinggi.

Salah satu contoh yang gencar dilakukan adalah  pemanfaatan lahan pascatambang. Akmal menjelaskan, Kaltim sesungguhnya memiliki potensi pertambangan yang luar biasa. Tetapi lahan pascatambang belum dioptimalkan secara maksimal. 

Baca juga : Tersangkut Korupsi, Pj Walkot Pekanbaru Kantongi Nilai Positif di Evaluasi Berkala

Maka dari itu, Akmal berupaya berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan potensi besar lahan pascatambang tersebut.

Lebih lanjut, Akmal menjelaskanvhampir 200 ribu hektare lahan pascatambang bisa dioptimalkan untuk mendorong produktivitas, bukan hanya di bidang pertanian dan perkebunan, tapi juga sektor jasa dan hilirisasi. Langkah ini diharapkan secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kami mencoba melakukan hal yang tidak biasa. Ketika kita punya potensi tambang yang besar, kita tidak berhenti di sana. Tetapi lahan eks tambang juga harus kita optimalkan," tegas Akmal.

"Saya berharap pemimpin Kaltim selanjutnya dapat meneruskan hal-hal yang baik, hingga berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutupnya. (Faj/I-2)