Imparsial Nilai Militerisme Semakin Kuat dalam 100 Hari Pemerintahan Prabowo

DIREKTUR Imparsial Ardi Manto Adiputra menyoroti makin kuatnya militerisme di Indonesia dalam 100 hari kerja Prabowo Subianto. Hal itu tercermin dari pelibatan TNI dalam berbagai operasi militer selain perang yang semakin berlebihan. Salah satunya adalah operasi pengamanan proyek strategis nasional (PSN) Food Estate di Merauke.

Berdasarkan catatan Imparsial, ada penambahan dan pembentukan lima batalyon guna mengamankan proyek PSN Food Estate di Merauke. Menurut Ardi, penambahan tersebut tidak sekadar bentuk penyimpangan peran TNI, tapi juga berpotensi memperparah spiral kekerasan di Bumi Cenderawasih.

"Konflik antara TNI dengan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM sangat mungkin terjadi, apalagi berdasarkan keterangan Menteri Pertanian yang menyatakan bahwa pembukaan lahan satu juta hektar dikendalikan langsung oleh Pangdam XVII/Cenderawasih," katanya lewat keterangan tertulis, Kamis (23/1).

Baca juga : 3 Bulan Bertugas, Prabowo Bangga Kebijakannya Tepat Sasaran

Selain itu, menguatnya militerisme ditandai dengan terus berlangsungnya kekerasan personel TNI terhadap warga sipil yang diiringi dengan pelanggengan budaya impunitas. Penembakan bos rental mobil yang dilakukan oleh anggota TNI aktif di rest area Tol Tangerang menjadi contohnya.

Di samping menguatnya militerisme, Ardi juga menyebut terjadi penguatan dwifungsi TNI dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo. Itu ditandai dengan penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil, yaitu Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab).

"Pengangkatan Mayor Teddy sebagai Seskab merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI terkait penempatan personel militer aktif di jabatan sipil dan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam politik praktis," terang Ardi.

Bagi Imparsial, pemerintahan Prabowo tidak hanya gagal mengawal proses reformasi TNI yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun dalam 100 hari pertama kerja. Alih-alih, justru memperkuat militerisme dan mengembalikan dwifungsi dalam berbagai aspek kehidupan bernegara.

"Imparsial khawatir bahwa pola kebijakan semacam ini akan terus berlanjut sehingga sangat berpotensi mengancam demokrasi dan membuka peluang pelanggaran yang lebih besar terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum," tandas Ardi. (Z-9)