Kejagung Tegaskan akan Lindungi Bambang Hero yang Dilaporkan terkait Kerugian Korupsi Timah

KEJAKSAAN Agung menegaskan akan melindungi Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo yang dilaporkan ke Polda Bangka Belitung usai menghitung kerugian lingkungan saat menjadi saksi ahli dalam kasus tata niaga timah yang melibatkan Harvey Moeis.

Kasus ini bermula dari permintaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Bambang untuk melakukan perhitungan terkait kerugian negara yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan di wilayah tambang Bangka Belitung.

Berdasarkan hasil analisisnya, Bambang menyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan mencapai angka yang sangat besar, yaitu Rp271 triliun.

Baca juga : Guru Besar IPB Dipolisikan Terkait Hitungan Rp300 T, Pakar: Pelapor Kurang Kerjaan

“Kalau kita membaca tentang keterangan ahli dan bahkan Undang-Undang terkait soal perlindungan saksi dan korban di dalam pertimbangannya itu justru disebutkan bahwa ahli dalam memberikan keterangannya itu adalah bersifat mandiri dan harus dilindungi,” tegas kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Siregar, di Jakarta , Selasa (14/1).

Harli menegaskan pihaknya akan memberi perlindungan hukum karena yang meminta Bambang Hero untuk menghitung kerugian ialah negara melalui Kejagung.

Harli menyebut yang melakukan penghitungan kerugian negara dalam kasus timah adalah auditor negara dan ahli lingkungan Bambang Hero hanya membantu dan memberikan kajiannya sesuai dengan keahliannya.

Baca juga : Kemenhut Siap Dampingi Bambang Hero Hadapi Gugatan

“Lalu yang menghitung itu kan auditor negara. Siapa? Kita minta bantuan dari BPKP, dan hitungannya Rp300 triliun lebih, dan oleh pengadilan itu diadopsi, disetujui, berdasarkan keputusannya menjadi kerugian keuangan negara seluruhnya,” ucapnya.

“Yang di situ terdapat beberapa item, ada kerugian keuangan negara Rp29 triliun, plus kerugian pengrusakan lingkungan, totalnya Rp271 triliun,” tambah Harli.

Sehingga, kata Harli, secara logika hukum, kerugian kerusakan lingkungan itu sudah menjadi kerugian keuangan negara.

Baca juga : Mirisnya Nasib Saksi Ahli yang Bongkar Korupsi

Maka, Kejagung pun meminta bantuan dari ahli untuk melakukan perhitungan.

“Lalu, kenapa kita ragu terhadap pandangannya sementara pengadilan sudah menyatakan itu adalah kerugian uang negara, artinya sudah perhitungan yang dilakukan oleh ahli itu sudah capable,” tutur Harli.

Harli menyebut pihaknya menyesalkan masih ada pihak-pihak yang mencoba dan membuat suasana kasus korupsi timah semakin keruh dengan adanya pelaporan terhadap Bambang Hero.

Baca juga : Kejagung Disebut Harus Melindungi Ahli Lingkungan Bambang Hero

“Kami akan mempertimbangkan hal-hal lain, kalau misalnya nanti dalam perkembangannya, nah ini kan kita lihat seperti apa, apakah ini menjadi bagian dari upaya untuk menghalangi dan seterusnya, tentu nanti kita lihat perkembangannya,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Putra Putri Tempatan (Perpat) Bangka Belitung Andi Kusuma melaporkan Bambang Hero Saharjo ke Kepolisian Daerah Bangka Belitung pada hari Rabu, 8 Januari 2025.
Dalam laporan tersebut, Andi menuduh Bambang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau keterangan palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal ini menyatakan bahwa siapa pun yang dalam keadaan di mana undang-undang menentukan agar memberikan keterangan di atas sumpah, baik secara lisan maupun tertulis, namun justru memberikan keterangan palsu di atas sumpah, dapat dipidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Jika keterangan palsu tersebut diberikan dalam perkara pidana yang tersangkanya diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, pelaku dapat dipidana dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Kasus ini bermula dari permintaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Bambang untuk melakukan perhitungan terkait kerugian negara yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan di wilayah tambang Bangka Belitung. Berdasarkan hasil analisisnya, Bambang menyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan mencapai angka yang sangat besar, yaitu Rp271 triliun.

Namun, angka tersebut memicu kontroversi. Andi Kusuma mempertanyakan keahlian dan kompetensi Bambang sebagai saksi ahli dalam melakukan estimasi kerugian negara.

Menurut Andi, langkah hukum ini diambil karena adanya dugaan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Bambang tidak sepenuhnya akurat atau dapat dipertanggungjawabkan, sehingga berpotensi merugikan pihak-pihak terkait.

Peristiwa ini menyoroti perdebatan tentang validitas perhitungan kerugian negara yang didasarkan pada kerusakan lingkungan, khususnya dalam kasus yang melibatkan sektor tambang di Bangka Belitung.

Andi menyebut bahwa laporan tersebut bukan hanya soal angka yang dinilai fantastis, tetapi juga terkait dengan prinsip keadilan dan kredibilitas saksi ahli yang memegang peran penting dalam proses hukum. (Z-9)