Kemenkum Targetkan Digitalisasi Layanan Sepenuhnya pada 2025

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 seluruh pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum) akan berbasis digital.

Langkah transformasi ini diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang lebih efisien dan transparan.

Baca juga : Danamon Ubah 10 Kantor Cabang dengan 'Next Generation Branch Concept'

“Kementerian Hukum telah merancang transformasi besar-besaran. Kami menargetkan pada tahun 2025, seluruh layanan kami akan sepenuhnya berbasis digital,” ujar Supratman dalam acara refleksi akhir tahun 2024 yang diselenggarakan di Gedung Politeknik Pengayoman Indonesia, Tangerang, pada Senin (16/12).

Dengan adanya digitalisasi, masyarakat akan mendapatkan kemudahan akses terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh Kemenkum.

Menurut Supratman, hal ini juga merupakan bagian dari upaya kementerian untuk mendorong keterbukaan informasi publik yang lebih baik, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi pengawasan baik dari dalam maupun luar lembaga.

Baca juga : Pos Indonesia Tingkatkan Pelayanan Digital dalam Penyaluran Bansos

“Kami berkomitmen untuk tetap terbuka terhadap masukan, baik dari Ombudsman maupun pihak lain, agar Kemenkum dapat menjadi pelopor dalam keterbukaan informasi,” tambahnya.

Selain itu, Supratman juga menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian untuk menciptakan sinergi yang lebih solid dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Ia menyebutkan bahwa pada 2025, Kemenkum akan terus memperkuat kebijakan yang mendukung keadilan dan mempererat budaya hukum yang positif di tengah masyarakat.

Baca juga : Anak Usaha Angkasa Pura II Kembangkan Bandara Pintar

“Kerja sama antara kementerian-kementerian terkait akan terus berlanjut, terutama dalam merumuskan kebijakan yang beririsan, seperti pemberian amnesti, yang akan memperkuat sistem hukum di Indonesia,” jelasnya.

Dalam upaya membangun sistem hukum yang inklusif, Supratman menegaskan pentingnya agar hukum tidak hanya adil di atas kertas, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Kita harus memperkuat sistem hukum yang benar-benar inklusif, yang bisa dirasakan manfaatnya oleh semua pihak tanpa terkecuali,” tandasnya.

Penghargaan untuk Pembangunan Hukum dan Pelayanan Publik

Pada acara refleksi tersebut, Kemenkum juga memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang berperan aktif dalam mendukung pembangunan hukum dan memberikan pelayanan publik terbaik. Berikut ini adalah beberapa penerima penghargaan berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024:

Kementerian Terbaik Berdasarkan Indeks Reformasi Hukum 2024

1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Lembaga Terbaik Berdasarkan Indeks Reformasi Hukum 2024

1. Dewan Perwakilan Rakyat
2. Badan Pemeriksa Keuangan
3. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

Pemerintah Provinsi Terbaik Berdasarkan Indeks Reformasi Hukum 2024

1. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Pemerintah Provinsi Banten
3. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik Berdasarkan Indeks Reformasi Hukum 2024

1. Pemerintah Kabupaten Semarang
2. Pemerintah Kabupaten Bogor
3. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Penghargaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan

1. Kanim Kelas II Non TPI Ponorogo – UPP Terbaik
2. Lapas Kelas IIB Muara Enim – UPP Terbaik
3. Kantor Wilayah Kemenkum Banten – Baik

Satuan Kerja dengan Predikat Pelayanan Prima Tahun 2024

1. Kanim Kelas I TPI Yogyakarta

Penghargaan Zona Integritas WBK

1. Lima satuan kerja di lingkungan Kemenkum
2. 74 satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Penghargaan Zona Integritas WBBM

1. Lapas Kelas IIB Wonosari
2. Bapas Kelas I Surakarta
3. Bapas Kelas II Magelang
4. Kanim Kelas I TPI Malang
5. Kanim Kelas II Non TPI Madiun
6. Kanim Kelas II Non TPI Ponorogo

Penghargaan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Terbaik

1. Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Tengah – 82,36%
2. Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat – 82,27%
3. Kantor Wilayah Kemenkum D.I Yogyakarta – 82,06%

Penghargaan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI

1. Menteri Hukum
2. Menteri Hak Asasi Manusia
3. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Dengan penghargaan-penghargaan ini, Kemenkum berharap dapat mendorong lebih banyak pihak untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik dan reformasi hukum di Indonesia. #MIA (RO/Z-10)