Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) mengumpulkan 932 kader yang menjadi anggota DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam acara workshop nasional yang digelar di Jakarta mulai hari ini, Rabu (11/12) sampai Jumat (13/12). Kegiatan itu menjadi sinyal bahwa partai berlambang ka’bah tersebut masih memiliki kekuatan di tingkat daerah.
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, acara tersebut digelar untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD Fraksi PPP agar mampu mengedepankan kepentingan umat. Ia mengingatkan, sebagai anggota DPRD, para kader telah diberi amanat langsung dari rakyat.
"Maka sekiranya wajib menciptakan program-program kerja yang berpihak pada kepentingan rakyat secara langsung, sekaligus menunjukan kerja nyata untuk masyarakat di daerah masing-masing," ujar Mardiono saat membuka acara.
Ia berpesan kepada kader PPP yang kini duduk sebagai legislator di daerah untuk menjalankan amanah sesuai keinginan rakyat serta mengedepankan semua program kerja partai. Hal itu, sambungnya, demi meraih simpati masyarakat, khususnya pada gelaran pemilu legislatif yang akan datang.
"Sehingga pada saat pesta demokrasi yang akan datang, PPP kembali dapat meraih simpati dan suara dari rakyat sebagaimana yang telah kita harapkan," jelasnya.
Diketahui, PPP hanya memperoleh 3,87% suara pada Pileg 2024. Raihan itu tak cukup bagi PPP untuk mengirimkan kadernya ke DPR RI karena kurang dari ambang batas parlemen 4%. (M-3)
DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menunjukkan soliditas organisasi dengan sukses menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) IX,
Ketua Umum PPP Mardiono melakukan silaturahmi ke kediaman Din Syamsuddin
Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengajak Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) ikut mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi
Muhamad Mardiono mengatakan ada orang baik yang memfasilitasi rekonsiliasi PPP antara kubunya dengan kubu Agus Suparmanto.
Lebih lanjut Supratman menjelaskan bahwa Presiden Prabowo selalu mengatakan partai politik harus menyelesaikan masalahnya sendiri bila memiliki persoalan.
Supratman mengatakan, pemerintah menyerahkan PPP untuk mengurus organisasinya saat ini. Pemerintah menegaskan tidak mau ikut campur.
Putusan MK yang memisahkan pemilihan berdasarkan wilayah tidak akan berkontribusi pada peningkatan kualitas eksekutif dan legislatif.
Memang variannya banyak, nanti kita diskusikan apakah mixed member proportional (MMP) dan mixed member majoritarian (MMM) atau paralel.
Perludem menilai pergantian antarwaktu (PAW) calon anggota DPR RI yang terpilih pada Pemilu Legislatif 2024 mengkhianati suara pemilih
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved