Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PDIP Said Abdullah mengatakan kementerian baru bisa tetap menggunakan gedung yang sama sebelum kementerian dipecah.
“Saya pikir tidak sejauh itu lah ya karena kementerian yang dipecah dan sebagainya tata laksana organisasi dan sebagainya sudah disiapkan jauh-jauh sebelumnya oleh Presiden Prabowo,” ujar Said, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/10).
Menurut Said, kementerian-kementerian itu akan bekerja lebih cepat tanpa harus menunggu persoalan gedung.
Seperti diberitakan, Presiden Prabowo Subianto memecah sejumlah kementerian yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi resmi dipecah menjadi tiga kementerian baru. Tiga kementerian itu adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan.
Tak hanya itu, Kemenkumham juga dipecah menjadi empat, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kantor Menko Kemenkumham. (H-3)
KETUA DPP PDIP Said Abdullah membantah anggapan bahwa pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bersifat transaksional.
SIKAP politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto akan ditentukan besok, Sabtu (2/8) dalam rangkaian Kongres ke-6 PDIP di Bali
KETUA Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan lembaga internasional WTO, IMF, dan Bank Duni harus diperkuat untuk menghadapi manuver perdagangan Amerika Serikat (AS).
Said Abdullah Sebut Tata Kelola Koperasi Harus Terus Dibenahi
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebut kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor jadi momentum dalam membenahi kebijakan perdagangan internasional
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved