Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PARTAI Golkar akan mendapatkan jatah tiga ketua komisi di DPR RI. Ketua Fraksi Golkar DPR RI M Sarmuji mengatakan partainya akan memimpin Komisi X, XI, dan XII.
"Kemungkinan X, XI, XII. Ketua (posisi)," kata Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/10).
Sarmuji mengatakan Golkar juga mendapat jatah 17 wakil ketua di seluruh alat kelengkapan dewan (AKD). Namun, Sarmuji belum membeberkan siapa saja yang mengisi jabatan itu.
"Belum, belum, kita belum. Belum putuskan, kita akan putuskan sehari sebelum pengumuman di DPR Insyaallah begitu," ujarnya.
Diketahui, DPR RI periode 2024-2029 akan memiliki 13 komisi. Bertambah dua komisi dari periode sebelumnya. Penetapan penambahan komisi disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa (15/10).
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan penambahan komisi telah dibahas dan disepakati dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi pada 14 Oktober 2024. “Rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024, telah menyepakati penambahan jumlah komisi yang semula 11 komisi menjadi 13 komisi, yaitu komisi I sampai dengan komisi XIII,” ujar Puan. (H-3)
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved