Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
KETUA Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri mengungkapkan alasan pihaknya bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Salim mengaku pihaknya bergabung ke pemerintahan untuk mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta stabilitas politik nasional dalam menghadapi tantangan dari dalam maupun dari luar negeri.
Ia mengaku untuk memajukan bangsa dan negara perlu kerja sama dari semua komponen bangsa. "Untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa di negara yang sangat majemuk ini, tidak mungkin dikelola oleh satu dua kelompok saja.
Tapi seluruh komponen bangsa harus bersama-sama. Dengan niat yang ikhlas, hati yang benar-benar punya keinginan yang luar biasa, bersama-sama kita menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut," kata Salim, di Jakarta, Jumat (11/10).
Baca juga : Sempat Berseberangan, Prabowo dan PKS Kini Sepakat Bekerja Sama
Salim juga melihat kondisi dunia saat ini dengan adanya perang Rusia dan Ukraina, serta agresi Israel ke Palestina perlu kepemimpinan yang kuat untuk berperan menciptakan perdamaian dan menjaga stabilitas politik nasional. Ia ingin pemimpin Indonesia ikut terlibat dan ia menilai Prabowo sebagai Presiden Ri mampu menjalankan hal tersebut.
"Sebagai bangsa besar secara teritorial, secara penduduk secara kekayaan alam, ya kita ingin bangsa kita ini jadi leader di kawasan, pemimpin di kawasan. Dan saya melihat, ini saya melihat dari perjalanan panjang, Bapak Prabowo Subianto mampu untuk menjadi pemimpin leader di kawasan ini," katanya.
"Apalagi kalau sampai terjadi kedamaian di sekitar banyak titik di dunia ini. Bahkan yang kita berharap agar juga bangsa ini bekerja keras untuk mewujudkan kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina dan itu sudah ada dalam konstitusi kita," tambahnya.
Sejumlah alasan tersebut membuat PKS memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran pada lima tahun ke depan. "Jadi itulah semua yang membuat kita semangat untuk bersama-sama bergabung dalam pemerintahan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto," katanya.(Faj/I-2)
Menurut Ferry, sebenarnya biaya investasinya bisa diminimalisir. Kalau dapat flafon pembiayaan, lebih baik digunakan untuk modal kerja.
WAKIL Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Dasco dinilai memiliki peran dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui lembaga Legislatif dan komunikasi politik.
MENANDAI momen 100 hari kerja Prabowo Subianto, Indef menyoroti masalah fundamental ekonomi, yakni pelemahan daya beli masyarakat dan aktivitas manufaktur.
Pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpotensi kritis ke pemerintahan Presiden Prabowo
DIREKTUR Imparsial Ardi Manto Adiputra menyoroti makin kuatnya militerisme di Indonesia dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengaku bangga atas kebijakannya yang tepat sasaran di tiga bulan masa jabatannya sejak dilantik pada 20 Oktober silam.
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved