Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
SEBANYAK 721 Praja Pratama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXV Tahun Akademik 2024-2025 resmi dikukuhkan dalam upacara yang dipimpin oleh Rektor Hadi Prabowo yang mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis (3/10). Para praja ini terpilih setelah melalui proses seleksi ketat terhadap 33.635 pendaftar yang datang dari seluruh Indonesia.
Rektor IPDN Hadi Prabowo mengingatkan para praja untuk selalu mengamalkan Astabrata, ajaran luhur yang menjadi pedoman bagi setiap praja IPDN.
"Para praja juga harus memiliki mental dan fisik yang kuat, agar mampu menyelesaikan pendidikan di IPDN dengan baik dan bisa menjadi pemimpin masa depan yang siap mengemban tanggung jawab besar dalam mengelola pemerintahan Indonesia," kata Hadi, melalui keterangannya, Kamis (3/10).
Baca juga : Digaji Rp28 Juta, Lulusan IPDN Incar Posisi ASN di DKI Jakarta
Upacara pengukuhan ini menjadi langkah awal bagi 721 praja yang nantinya akan ditempa selama 4 tahun. Upacara Pengukuhan Praja Pratama ini turut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, yang juga merupakan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor pada 1993.
Akmal mengatakan bahwa kebutuhan aparatur negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kompetensi, dedikasi dan tanggung jawab tinggi semakin mendesak, terutama di tengah perubahan global yang cepat.
“Kita tidak hanya membutuhkan aparatur yang pintar secara intelektual, tetapi yang memiliki komitmen dan dedikasi penuh terhadap bangsa dan negara. Mereka harus menjadi penjaga integritas dan kepercayaan masyarakat,” tegas Akmal.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Rektor IPDN Halilul Khairi mengatakan ini merupakan suatu kehormatan dan pengalaman yang luar biasa bagi para praja untuk mendapat knowledge baru terkait birokrasi dari Menteri PANRB.
Ketiga gedung fakultas di IPDN yang diresmikan oleh AHY yakni Fakultas Manajemen Pemerintahan, Fakultas Politik Pemerintahan, dan Fakultas Perlindungan Masyarakat.
IPDN akan terus berbenah diri, melakukan evaluasi atas kinerja-kinerja dan capaian-capaian yang belum terwujud.
Kabur belum tentu akan seperti yang diharapkan apalagi kalau tidak diimbangi dengan soft skill dan skill yang baik.
Tindak lanjut dari Nota Kesepakatan ini adalah dibentuknya SMAN 2 Taruna Pamong Praja Jatim di Kabupaten Bojonegoro.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja kontrak untuk jangka waktu tertentu.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang juga sering disebut P3K, merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH resmi menghapus tunjangan komunikasi atau uang pulsa hingga uang saku untuk rapat bagi ASN, menurut pengamat kebijakan ini tepat di tengah efisiensi
ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved