Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
POLITISI Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengaku cocok untuk bertugas kembali di Komisi II DPR RI. Diketahui, DPR telah melantik anggota DPR periode 2024-2029 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (1/10).
Doli mengatakan telah menemukan passionnya pada komisi II yang membidangi dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu itu. Doli di periode sebelumnya merupakan pimpinan Komisi II DPR.
"Kalau suruh milih, ya saya kemarin 5 tahun dipercaya di Komisi II, ya saya udah ketemu passionnya ya," ungkap Doli saat acara tasyakuran yang digelarnya di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2024).
Baca juga : DPR Periode Baru Janji Lunasi Utang ke Rakyat
"Dan memang di komisi DPR itu dari I sampai XI kemarin adanya di komisi II. Saya nggak pernah pindah disitu tuh 5 tahun," tambah Doli.
Meski begitu, Doli menyatakan akan tegak lurus pada penugasan partai. Doli menegaskan siap ditugaskan di komisi manapun.
"Tentu ini tergantung penugasan dari pimpinan partai saya ya. Apapun yang nanti diputuskan, tanggung jawab apa yang diberikan oleh partai saya, partai Golkar, saya terima dan saya akan tunaikan itu dengan sebaik-baiknya," ujar Doli.
Baca juga : Ibas: Tidak Mudah Menjadi Wakil Rakyat karena Ekspektasi Tinggi Masyarakat
Doli mengemukakan Komisi II jadi wadah yang tepat untuk menjadi menyempurnakan sistem pemerintahan yang ada.
"Karena memang dari awal saya menjadi anggota DPR pengen menjadi bagian untuk menyempurnakan sistem lah ya, sistem politik, sistem tata kelola pemerintahan, sistem ketatanegaraan," tandas Doli.
Intinya, kata Doli, jika diberi otoritas oleh pimpinan partai, dirinya akan memilih Komisi II untuk bertugas di lima tahun mendatang.
Adapun Ahmad Doli Kurnia sukses menembus parlemen usai memperoleh suara tertinggi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Daerah Pemilihan Sumatera Utara (Dapil Sumut) III. (P-5)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Irawan memprotes langkah pemerintah yang menunda pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
DPR bersama pemerintah tentu akan menindaklanjuti putusan MK tersebut dalam pembentukan norma yang merujuk pada undang-undang (UU) terkait pencalonan presiden dan wakil presiden.
Rezka meminta agar pencalonan suami dari Betty itu menjadi catatan dalam RDP. Pasalnya, Betty merupakan anggota KPU di tingkat pusat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved