Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
POLITISI Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengaku cocok untuk bertugas kembali di Komisi II DPR RI. Diketahui, DPR telah melantik anggota DPR periode 2024-2029 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (1/10).
Doli mengatakan telah menemukan passionnya pada komisi II yang membidangi dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu itu. Doli di periode sebelumnya merupakan pimpinan Komisi II DPR.
"Kalau suruh milih, ya saya kemarin 5 tahun dipercaya di Komisi II, ya saya udah ketemu passionnya ya," ungkap Doli saat acara tasyakuran yang digelarnya di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2024).
Baca juga : DPR Periode Baru Janji Lunasi Utang ke Rakyat
"Dan memang di komisi DPR itu dari I sampai XI kemarin adanya di komisi II. Saya nggak pernah pindah disitu tuh 5 tahun," tambah Doli.
Meski begitu, Doli menyatakan akan tegak lurus pada penugasan partai. Doli menegaskan siap ditugaskan di komisi manapun.
"Tentu ini tergantung penugasan dari pimpinan partai saya ya. Apapun yang nanti diputuskan, tanggung jawab apa yang diberikan oleh partai saya, partai Golkar, saya terima dan saya akan tunaikan itu dengan sebaik-baiknya," ujar Doli.
Baca juga : Ibas: Tidak Mudah Menjadi Wakil Rakyat karena Ekspektasi Tinggi Masyarakat
Doli mengemukakan Komisi II jadi wadah yang tepat untuk menjadi menyempurnakan sistem pemerintahan yang ada.
"Karena memang dari awal saya menjadi anggota DPR pengen menjadi bagian untuk menyempurnakan sistem lah ya, sistem politik, sistem tata kelola pemerintahan, sistem ketatanegaraan," tandas Doli.
Intinya, kata Doli, jika diberi otoritas oleh pimpinan partai, dirinya akan memilih Komisi II untuk bertugas di lima tahun mendatang.
Adapun Ahmad Doli Kurnia sukses menembus parlemen usai memperoleh suara tertinggi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Daerah Pemilihan Sumatera Utara (Dapil Sumut) III. (P-5)
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Irawan memprotes langkah pemerintah yang menunda pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
DPR bersama pemerintah tentu akan menindaklanjuti putusan MK tersebut dalam pembentukan norma yang merujuk pada undang-undang (UU) terkait pencalonan presiden dan wakil presiden.
Rezka meminta agar pencalonan suami dari Betty itu menjadi catatan dalam RDP. Pasalnya, Betty merupakan anggota KPU di tingkat pusat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved