Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menekankan bahwa lembaganya harus memperkuat perwakilan masyarakat daerah khususnya di periode 2024-2029. Namun, hal itu dipastikan tak mengurangi porsi DPR yang juga menyerap aspirasi rakyat.
"Kuatnya DPD itu bukan berarti megambil atau mengimbangi, atau apa namanya, membuat porsi DPR menjadi berkurang, tidak," kata Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).
Sultan yang juga terpilih untuk periode keanggotaan DPD selanjutnya memastikan agar lembaga itu terasa posisi dan keberadaannya. Kemudian dirasakan masyarakat daerah.
Baca juga : Kebijakan Harus Selaras Pancasila dan UU 1945
"Misi kita membuat agar DPD ini menjadi lembaga politik, perwakilan, yang representatif, yang kuat, yang bisa memuat aspirasi masyarakat daerah itu betul-betul terlayani dengan baik," ujar Sultan.
Dia menambahkan DPD harus berkolaborasi serta bersinergi dengan pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan. Kandidat calon ketua DPD periode 2024-2029 itu mengakui bahwa DPD tak dapat berdiri sendiri.
"Jadi kita tidak bisa, dan tidak mungkin bisa membuat lembaga DPD itu menjadi efektif dan kuat kalau kita berdiri sendiri," ucap Sultan. (J-2)
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved