Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menekankan bahwa lembaganya harus memperkuat perwakilan masyarakat daerah khususnya di periode 2024-2029. Namun, hal itu dipastikan tak mengurangi porsi DPR yang juga menyerap aspirasi rakyat.
"Kuatnya DPD itu bukan berarti megambil atau mengimbangi, atau apa namanya, membuat porsi DPR menjadi berkurang, tidak," kata Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).
Sultan yang juga terpilih untuk periode keanggotaan DPD selanjutnya memastikan agar lembaga itu terasa posisi dan keberadaannya. Kemudian dirasakan masyarakat daerah.
Baca juga : Kebijakan Harus Selaras Pancasila dan UU 1945
"Misi kita membuat agar DPD ini menjadi lembaga politik, perwakilan, yang representatif, yang kuat, yang bisa memuat aspirasi masyarakat daerah itu betul-betul terlayani dengan baik," ujar Sultan.
Dia menambahkan DPD harus berkolaborasi serta bersinergi dengan pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan. Kandidat calon ketua DPD periode 2024-2029 itu mengakui bahwa DPD tak dapat berdiri sendiri.
"Jadi kita tidak bisa, dan tidak mungkin bisa membuat lembaga DPD itu menjadi efektif dan kuat kalau kita berdiri sendiri," ucap Sultan. (J-2)
PENYUSUNAN Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum nasional.
Legislator PDIP Edy Wuryanto mendesak pemerintah memprioritaskan pemenuhan dokter spesialis di daerah 3T serta mencegah mahalnya pendidikan kedokteran.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ahmad Safei meminta Kementerian Perhubungan bersama Basarnas, TNI, dan Polri untuk segera melakukan pencarian korban hilangnya pesawat ATR 42-500
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub melakukan audit soal insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved