Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PARTAI Golongan Karya (Golkar) merespons soal ada tidaknya panggilan dari presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengisi posisi menteri periode 2024-2029.
Terkait posisi menteri di kabinet Prabowo, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.
“Kalau itu kan kita serahkan kepada ketua umum. Kita serahkan ke ketua umum,” tegas Agus, Kamis (12/9).
Agus mengaku Bahlil sudah mengetahui siapa saja kader Golkar yang akan ditugaskan di kabinet Prabowo.
“Kita serahkan seluruhnya kepada ketua umum. Ketua umum sudah tahu dan sudah disampaikan oleh ketua umum siapa saja yang akan ditugaskan sebagai kabinet,” tuturnya. (J-2)
SEKRETARIS Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Sekjen Hipmi), Anggawira, menyatakan pencabutan izin tambang nikel Raja Ampat merupakan langkah yang tepat.
MENKO Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) secara terang-terangan membela Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait polemik zin tambang nikel Raja Ampat.
JARINGAN Advokasi Tambang (Jatam) menyebut pencabutan IUP empat perusahaan tambang nikel Raja Ampat dibayangi konflik kepentingan dan perlindungan kepentingan korporasi besar.
PEMERINTAH membeberkan alasannya baru menindaklanjuti perusahaan tambang nikel Raja Ampat, Papua Barat Daya, usai viral di media sosial.
Bahlil meminta masyarakat agar lebih bijak dan hati-hati dalam menerima serta menyebarkan informasi. Terutama yang berkaitan dengan isu lingkungan dan aktivitas industri.
Bahlil merespons beredarnya foto kapal pengangkut nikel dari Pulau Gag yang menggunakan nama mirip Jokowi dan istrinya, Iriana, yaitu JKW Mahakam dan Dewi Iriana,
Presiden Prabowo secara rutin memberikan imbauan kepada para menterinya untuk menjaga kekompakan dan koordinasi dalam pemerintahan.
WACANA reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih pada momen enam bulan pemerintahan menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Tujuannya guna mengevaluasi kinerja setiap departemen dan menentukan siapa yang akan lanjut menjabat sejalan dengan prioritas pemerintahannya.
Jika pemerintahan Prabowo ke depan ingin berjalan efektif, salah satu rumusnya harus memperbanyak para pembantunya di kabinet yang berkategori Mr Clean.
Idrus membeberkan, kader Golkar yang menjabat sebagai menteri dan wakil menteri menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan konsep kekaryaan.
Meski cukup banyak yang berasal dari politisi, namun Prabowo tetap membutuhkan dari kalangan profesional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved