Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
DEWAN Guru Besar Universitas Indonesia menegaskan tengah terjadi krisis konstitusi di Indonesia akibat pembangkangan yang dilakukan DPR RI.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Kamis (22/8), Dewan Guru Besar Universitas Indonesia menyebut DPR RI secara arogan dan vulgar mempertontonkan pengkhianatan mereka terhadap konstitusi.
"Akibatnya, Indonesia kini berada di dalam bahaya otoritarianisme yang seakan mengembalikan negara ini ke era kolonialisme dan penindasan. Tingkah-polah tercela yang diperlihatkan para anggota DPR itu, tidak lain dan todak bukan merupakan perwujudan kolusi dan nepotisme, yang pada 1998 telah dilawan dengan keras oleh aksi massa dan mahasiswa sehingga melahirkan Reformasi," ungkap Dewan Guru Besar Universitas Indonesia dalam pernyataan yang ditandatangani 67 guru besar itu.
Baca juga : Anggota DPR Pertanyakan Air Galon Ulang Bahayakan Kesehatan
Menurut Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi semua, termasuk semua lembaga tinggi negara.
Karenanya, lanjut mereka, pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dengan mengabaikan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No.70/PUU-XXII/2024 sehari setelah diputuskan, memperlihatkan bahwa DPR nyata-nyata sangat menciderai sikap kenegarawanan yang dituntut dari para wakil rakyat.
"Tidak ada dasar filosofis, yuridis, maupun sosiologis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengubah persyaratan usia calon kepala daerah termasuk besaran kursi parpol melalui revisi UU Pemilihan Kepala Daerah," tegas Dewan Guru Besar Universitas Indonesia.
Baca juga : Dewan Guru Besar UI Minta Presiden Batalkan Statuta UI yang Baru, ini Alasannya
"Perubahan-perubahan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antarlembaga tinggi negara seperti Mahkamah Konstitusi versus DPR sehingga kelak hasil pilkada justru akan merugikan seluruh elemen masyarakat karena bersifat kontraproduktif dan akan menimbulkan kerusakan kehidupan bernegara," imbuh mereka.
Konsekuensi yang tidak terelakkan adalah runtuhnya kewibawaan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, dan hukum akan merosot ke titik nadir bersamaan dengan runtuhnya kepercayaan masyarakat.
"Kami tersentak dan geram karena sikap dan tindak laku para pejabat baik di tataran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang sangat arogan dan nyata-nyata mengingkari sumpah jabatan mereka. Kami sangat prihatin dan cemas akan masa depan demokrasi yang akan menghancurkan bangsa ini. Kini, para anggota Dewan yang semestinya mengawal dan menjamin keberlangsungan Reformasi justru telah berkhianat dengan menolak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan untuk menjaga demokrasi di negeri ini," papar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia.
Kondisi saat ini, lanjut mereka merupakan kondisi genting, sehingga Dewan Guru Besar Universitas Indonesia menyikapi kegentingan tersebut dengan mengimbau semua lembaga negara terkait untuk:
Guru besar mempersoalkan Menkes dinilai telah merusak ekosistem pendidikan dan pelayanan kesehatan di Indonesia.
Di bidang sosial dan budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) menyumbangkan seorang Guru Besar di bidang kebijakan lingkungan.
Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa rapat tersebut berhasil menghasilkan rekomendasi terkait dengan kejadian tersebut
Sikap Jokowi yang berpihak dianggap sebagai serangkaian anomali proses politik kotor dan tidak bermoral yang dipertontonkan oleh rezim.
industri manufaktur komposit polimer khususnya komposit GFRP di Indonesia kian penting seiring dengan perkembangan konstruksi di Indonesia.
UNIVERSITAS Chung di Malang, Jawa Timur, mengukuhkan Prof. Dr. Pieter Sahertian, M.Si sebagai guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis bersama Prof. Dr. Anna Triwijayati, M.Si, Senin (7/7).
Diperlukan formula hukum pemberantasan melalui penegakan hukum terhadap mafia tanah, penguatan peran satgas mafia tanah dan KPK, serta pembentukan pengadilan khusus pertanahan.
Riset Akademik dalam Olahraga Prestasi Studi yang dilakukan Reilly, Bangsbo, dan Franks (2000) mencatat bahwa olahraga prestasi tidak lagi sekadar ajang unjuk kekuatan fisik dan bakat alami.
Sebelumnya, 372 guru besar Fakultas Kedokteran dari 23 universitas di Indonesia mendeklarasikan ketidakpercayaannya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pekan lalu.
Program BPJS Hewan ini dirancang Pemprov DKI Jakarta untuk membantu pemilik hewan dari kalangan kurang mampu agar tetap dapat mengakses layanan kesehatan hewan.
Bencana adalah fenomena kompleks yang tidak bisa ditangani oleh satu disiplin ilmu saja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved