PDIP Sebut Pidato Jokowi Terlalu Irit

POLITISI PDIP Wayan Sudirta menilai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan HUT ke-79 Kemerdekaan RI terlalu irit dan tidak menyinggung berbagai masalah krusial yang terjadi.

"Yang saya tangkap kesan Pak Jokowi tidak terlalu los tidak terlalu lugas. Yang kedua materi pidatonya juga terlalu irit. Tidak menyinggung hutang luar negeri. Kurang menyinggung masalah SDM, SDA. Bahkan masalah hukum pun yang disinggung hanya soal-soal yang sangat normatif seperti komisi yudisial. Tidak memberikan masukan bagaimana agar komisi yudisial ini berperan," ujarnya, Jumat (16/8).

Menurutnya dalam pidato itu ada tiga hal sebagai produk pemerintahan Jokowi seperti KUHP dan Omnibus Law namun penjelasannya tidak memadai.

Baca juga : PDIP Klaim Absennya Megawati di Sidang Tahunan Tak Berkaitan dengan Hubungan ke Jokowi

"Sebenarnya yang kami tunggu sekarang ini penjelasan mengenai masalah persatuan. Masalah demokrasi, masalah keadilan sosial, masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum yang disorot sebagai politisasi hukum"

Masalah yang disorot adalah ketidakadilan bagi kelompok yang berdekatan dengan kuasa. Seolah-olah mendapat perlakuan istimewa di mata hukum. Sementara kelompok lainnya seperti dicari-cari kesalahannya.

"Paling tidak kita berharap walaupun tidak klarifikasi, saya berharap tadinya mendapat pemahaman dan keyakinan bahwa ke depan, persatuan lebih terjaga, demokrasi lebih terjaga. Hak rakyat tidak dikebiri dengan kotak kosong. Tapi itu tidak memadai yang kita tangkap," ungkapnya.

Baca juga : Pakaian Adat Betawi Jokowi Tak Mengartikan Sinyal Kaesang di Pilgub Jakarta

Ia pun menyampaikan jika rekannya sesama satu partai ini dulunya, sebagai figur negarawan. Tapi sekarang predikat itu sulit untuk disematkan pada Jokowi lagi.

"Saya bilang, Jokowi adalah politisi yang negarawan. Tapi belakangan ini kata-kata itu tidak bisa saya munculkan lagi karena dasar-dasar untuk pengucapan itu, tidak didukung dengan data yang saya punya.

“Bisa jadi sebagian orang masih tetap menganggap pak Jokowi itu politisi yang negarawan. Tapi kalau saya agak sulit memilih kata-kata untuk menyatakan akhir-akhir ini beberapa kebijakannya sebagai seorang negarawan yang bisa kita terima," sambungnya.

Dalam pidatonya presiden Jokowi lebih banyak menyampaikan tentang capaian ekonomi yang digadang gadang tumbuh signifikan dalam berbagai aspek. Mantan Wali Kota Solo tersebut tidak membahas tentang kepastian hukum dan hak asasi manusia yang telah menjadi agenda prioritasnya sejak awal menjadi presiden.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5,0%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%. Penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015–2024. Rasio utang kita juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN. Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70%, mencapai 259 miliar dolar AS di tahun 2023. Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat," tegasnya. (Z-9)